Mentan: Beras Surplus, tak Ada Impor dan PPN Sembako

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. Bahkan pemerintah tidak ingin memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat.

"Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada. Ini adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini pemerintah belum pernah merancang untuk kenaikan PPN sembako. Kalau pun itu ada pasti Menteri Pertanian tahu. Jadi jangan membuat petani resah," kata Syahrul dalam Siaran Pers, Kamis (8/7).

Syahrul mengatakan, Presiden Jokowi juga sudah tegas mengatakan tidak ada impor beras. Bahkan, kata Syahrul, pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako.

Ia menjelaskan hingga saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik yang ada pada pengendalian langsung Bulog, penggilingan dan pada penanganan pemerintah daerah.

Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton, sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.

"Oleh karena itu, dalam kondisi Covid 19 dan berbagai pembatasan, pangan kita terkendali dengan baik. Ini hampir setiap minggu dicek oleh Bapak Presiden dan kemarin dalam dapat virtual, Bapak Presiden meminta agar pengendalian pangan untuk kebutuhan nasional sepenuhnya di bawah kendali beberapa menteri untuk dipersiapkan maksimal," jelasnya.

Lebih lanjut Syahrul menyebutkan alasanya berikutnya mengapa tidak perlu impor beras yakni masa tanam II 2021 (kemarau basah) sudah dimulai dan panen pada pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras pada MT II sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton sementara konsumsi beras 14,91 juta ton, sehingga akhir Desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton.

"Pada aspek harga, pergerakan harga beras medium di pasaran relatif stabil tanpa kenaikan signifikan. Harga gabah ditingkat penggilingan yang relatif stabil dan mengalami penurunan indikasi produksi cukup tinggi," bebernya.

Fakta selanjutnya, kata Syahrul, stok beras saat ini di Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah sebesar 1,37 juta ton, diatas batas aman 1 juta ton, sementara stok beras komersial 13,969 ton. Penyaluran beras untuk kepentingan stabilisasi harga, pasokan dan kebencanaan per bulan 80 ribu ton, maka stok beras tersebut aman sampai dengan akhir tahun.

"Kalau melihat data ini, ketersediaan pangan berjalan dengan baik. Sesuai perintah Bapak Presiden, saya setiap hari turun ke lapangan. Jadi satu-satunya yanh kita harapkan tidak boleh berhenti adalah kesiapan dan akselerasi pangan. Dari sinilah pangan tersedia, lapangan kerja juga tetap jalan dan ekonomi dasar tetap berputar," tegasnya.

Syahrul pun mengaku kebutuhan konsumsi beras nasional masih cukup besar, hal ini dikarenakan sebagaian besar penduduk Indonesia masih menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin ketersediaan beras dan bahan pangan pokok lainnya melalui sejumlah program peningkatan produksi.

Menurutnya, pemerintah telah berhasil melakukan upaya peningkatan kapasitas produksi. Di antaranya melalui intensifikasi pertanaman, pengembangan lahan rawa dan lahan kering, Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman (OPIP), fasilitasi alat mesin pertanian dan perbaikan infrastruktur.

"Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pertanian sebagai upaya menjaga produksi dan kesejahteraan petani. Bantuan ini melalui dana KUR dengan bunga hanya 6 persen. Total dana KUR tahun ini Rp 70 triliun dan baru terserap Rp 36 triliun. Kami dorong petani agar menggunakan dana KUR ini sehingga pertanian kita semakin maju," ujar Syahrul.