Mayoritas Muslim India Inginkan Akses Pengadilan Agama
Sebagian besar Muslim di India ingin mendapatkan akses ke pengadilan agama
REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Sebagian besar Muslim di India ingin mendapatkan akses ke pengadilan agama untuk menyelesaikan perselisihan keluarga yang melibatkan kasus warisan dan perceraian. Ini didasarkan pada studi yang dilakukan Pew Research.
Studi tersebut mengungkapkan bahwa baik Muslim maupun Hindu lebih suka menjalani kehidupan yang terpisah secara agama dalam hal pernikahan, pergaulan, dan beberapa aspek kehidupan publik.
"Tiga perempat Muslim di India (74 persen) mendukung untuk bisa memiliki akses ke sistem pengadilan Islam yang ada, yang menangani perselisihan keluarga (seperti kasus warisan dan perceraian), selain sistem pengadilan umum," kata studi tersebut, dilansir dari Times of India, Rabu (7/7).
Mayoritas Muslim yang mendukung pengadilan agama yang terpisah mengatakan bahwa keragaman agama menguntungkan India (59 persen), dibandingkan dengan lebih sedikit dari mereka yang menentang pengadilan agama untuk Muslim (50 persen).
"Keinginan Muslim untuk pemisahan agama tidak menghalangi toleransi kelompok lain," demikian laporan studi Pew Research. Temuan ini merupakan bagian dari studi komprehensif Pew Research Center tentang agama di India yang dirilis pada Selasa kemarin.
Studi tersebut juga menyebutkan, 30 persen umat Hindu mendukung Muslim memiliki akses ke pengadilan agama mereka untuk penyelesaian perselisihan keluarga. Pada 2021, ada sekitar 70 pengadilan Islam atau dar-ul-qaza di India, dengan mayoritas di Maharashtra dan Uttar Pradesh.
Laporan tersebut mencatat bahwa beberapa orang India telah menyatakan keprihatinan bahwa munculnya pengadilan Islam/Syariah dapat merusak peradilan India, karena sebagian dari populasi tidak terikat pada hukum yang sama seperti orang lain.
Partai Bharatiya Janata, partai Narendra Modi yang berkuasa saat ini, telah menjadi pendukung vokal Uniform Civil Code yaitu hukum umum untuk semua orang India. Ini adalah salah satu janji jajak pendapat utama mereka. Baru-baru ini, Menteri Persatuan Rajnath Singh menegaskan kembali janji pemerintah untuk memperkenalkan hukum perdata umum.