Biden akan Relokasi Warga Afghanistan yang Bantu Amerika
Biden mulai merelokasi puluhan ribu penerjemah Afganistan
IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Biden sedang meningkatkan persiapan untuk mulai merelokasi puluhan ribu penerjemah Afghanistan dan petugas lainnya yang bekerja dengan pasukan AS selama perang. Permohonan mereka untuk masuk AS saat ini sedang diproses, kata seorang pejabat senior pemerintah.
Dilansir dari Alarabiya, pejabat itu mengatakan perencanaan telah dipercepat dalam beberapa hari terakhir untuk merelokasi warga Afghanistan dan keluarga mereka yang membantu Amerika selama perang hampir 20 tahun. Mereka akan direlokasi ke negara lain atau wilayah AS saat permohonan mereka diselesaikan. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rencana yang belum diumumkan secara publik.
Gedung Putih pada hari Rabu mulai memberi penjelasan singkat kepada anggota parlemen tentang garis besar rencana mereka, kata pejabat itu.
Dengan tenggat waktu yang kian menipis untuk meninggalkan Afghanistan, pemerintahan Biden telah menghadapi tekanan yang meningkat dari anggota parlemen dan lainnya. Hal ini untuk membantu veteran Afghanistan yang bekerja sebagai penerjemah atau yang membantu operasi militer AS di sana dalam dua dekade terakhir.
"Kami memiliki kewajiban moral untuk melindungi sekutu pemberani kami yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk kami. Dan kami telah bekerja selama berbulan-bulan untuk melibatkan pemerintah dan memastikan ada rencana, dengan sedikit hasil nyata," kata Rep. Peter Meijer dari Michigan mengatakan selama sidang DPR pekan lalu.
Terlepas dari dukungan bipartisan yang tidak biasa di Kongres, pemerintah belum secara terbuka mendukung evakuasi karena meredakan perang yang dimulai setelah peristiwa 9/11.
"Kami sedang melakukan perencanaan ekstensif untuk kemungkinan evakuasi, jika itu diperlukan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki kepada wartawan awal pekan ini.
Langkah untuk mempercepat rencana untuk merelokasi warga Afghanistan yang membantu AS datang ketika Biden dijadwalkan bertemu pada hari Jumat dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Abdullah, Ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional.