China Bantah Laporan Sebut Muslim Uighur Disiksa
40 negara desak China mengizinkan kepala HAM PBB meninjau langsung Xinjiang.
REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Lebih dari 40 negara mendesak China mengizinkan kepala hak asasi manusia PBB meninjau langsung ke Xinjiang, Selasa (22/6). Tindakan ini dilakukan untuk melihat keadaan langsung lebih dari satu juta orang yang ditahan secara sah di sana.
Beberapa dari mereka mengalami penyiksaan atau kerja paksa. Pernyataan bersama tersebut dibacakan oleh Duta Besar Kanada Leslie Norton atas nama sejumlah negara lain, termasuk Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat kepada dewan hak asasi manusia PBB. Menanggapi ini, China membantah semua tuduhan yang dilaporkan oleh Kanada.
“Laporan menunjukkan lebih dari satu juta orang ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang. Ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan Muslim Uighur, anggota minoritas lainnya, dan pembatasan kebebasan serta budaya Uighur. Kami mendesak China mengizinkan akses segera ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi,” kata pernyataan bersama itu.
Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan kepada dewan pada Senin dia berharap bisa menyetujui persyaratan untuk kunjungan tahun ini ke China, termasuk Xinjiang. Dia ingin langsung memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap Muslim Uighur.
Diplomat Senior di Misi China untuk PBB di Jenewa Jiang Yingfeng membantah pernyataan itu. Dia menyebut laporan itu sebagai aksi campur tangan yang didorong oleh motif politik.
“Kami menyambut baik kunjungan Komisaris Tinggi ke China, khususnya ke Xinjiang. Kunjungan ini untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama daripada penyelidikan,” ujar dia.
Pernyataan yang dipimpin Kanada mengutip laporan penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka. Ini mengecam undang-undang yang diberlakukan setahun lalu di Hong Kong terhadap apa yang dianggap China sebagai pemisahan diri dan terorisme. Pengadilan pertama akan dimulai pekan ini terhadap orang-orang yang ditangkap berdasarkan undang-undang tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan memburuknya kebebasan mendasar di Hong Kong di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional dan tentang situasi hak asasi manusia di Tibet,” ucap dia.
Dikutip Aljazirah, Rabu (23/6), pernyataan yang dibacakan oleh Kanada muncul beberapa jam setelah China dan sekutunya menyerukan penyelidikan independen atas penemuan lebih dari 200 anak-anak pribumi pada bulan lalu di lokasi bekas Sekolah Perumahan India Kamloops.
Langkah China membuat marah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang selanjutnya mengutuk penyiksaan di kamp Xinjiang. Trudeau menyebut komisi kebenaran dan rekonsiliasi Kanada telah bekerja dari 2008 hingga 2015 untuk mengatasi penganiayaan terhadap penduduk pribumi.