Presiden Iran Ungkap Kaitannya dengan Eksekusi Massal

IHRAM.CO.ID, TEHERAN -- Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi untuk pertama kalinya membahas hubungannya dengan eksekusi massal tahanan politik pada 1988 ketika ia menjadi wakil Jaksa Teheran. Dia banyak ditanyai kelompok hak asasi terkait hubungannya dengan "komisi kematian" yang memerintahkan penghilangan dan eksekusi ribuan tahanan.

Ditanya oleh Asssed Baig dari Aljazirah tentang eksekusi pada konferensi pers, Senin (21/6), Raisi tidak secara langsung mengkonfirmasi atau menyangkal tuduhan tersebut. Dia mengatakan tindakannya adalah untuk membela HAM.

“Semua yang saya lakukan selama menjabat adalah untuk membela hak asasi manusia,” katanya.

Raisi menambahkan dia telah berurusan dengan mereka yang mengganggu hak-hak orang dan terlibat dalam gerakan Daeshi dan anti-keamanan mengacu pada kelompok bersenjata ISIL (ISIS). “Jika seorang ahli hukum, hakim atau jaksa telah membela hak-hak orang dan keamanan masyarakat, dia harus dipuji dan didorong untuk menjaga keamanan orang dari serangan dan ancaman," ujarnya.

Apalagi, katanya, sebagai jaksa dan dalam kapasitas lain, Raisi bangga selalu membela hak asasi manusia dan berjanji akan terus melakukannya sebagai Presiden. Amnesty International awal pekan ini memperbarui seruannya agar Raisi diadili karena kejahatan terhadap kemanusiaan.

Raisi adalah presiden Iran pertama yang dikenai sanksi Amerika Serikat setelah negara tersebut menunjuknya pada 2019 karena perannya dalam eksekusi, dalam menindak protes publik, dan karena memerintahkan hukuman gantung pada individu yang masih di bawah umur pada saat mereka melakukan kejahatan. Dia mengatakan dia dan Iran sekarang yang dilanggar terkait hak asasi manusia oleh negara lain, bukan sebaliknya. Raisi menyerukan mereka yang mendirikan kelompok teroris untuk diadili. 

Kesepakatan nuklir

Presiden terpilih Iran juga memperluas posisinya pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia. Raisi mengulangi sikap yang dia umumkan selama debat presiden, yaitu dia mendukung kesepakatan itu, tetapi mengatakan AS harus kembali ke komitmennya dan pertama-tama mencabut sanksi sepihak yang dijatuhkan setelah mengabaikan kesepakatan bersejarah itu.

“Dunia harus tahu situasinya telah berubah. Sampai hari ini, tekanan maksimum belum berhasil pada orang-orang kami sehingga mereka harus mempertimbangkan kembali dan kembali," katanya mengacu pada kebijakan mantan presiden Donald Trump tentang Iran.

Dia menambahkan kebijakan luar negeri pemerintahnya tidak dimulai dengan JCPOA dan tidak akan terbatas pada itu karena akan mencakup keseimbangan keterlibatan dengan dunia dan kawasan. “Negosiasi apa pun yang menjamin kepentingan nasional kami akan didukung oleh kami. Tetapi kami tidak akan menggantungkan situasi ekonomi rakyat kami dengan negosiasi dan tidak akan membiarkan negosiasi demi negosiasi,” kata Raisi.

Ditanya apakah dia akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden, jawabannya adalah "tidak". Dia juga tidak menjawab pertanyaan apakah akan mempertahankan tim perunding saat ini yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, seorang negosiator nuklir veteran.

Pembicaraan putaran keenam di Wina untuk memulihkan kesepakatan itu berakhir pada Ahad dengan delegasi mengatakan kesepakatan akhir sudah dekat tetapi beberapa masalah utama masih belum terpecahkan. Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan awal pekan ini dia yakin kesepakatan dapat dicapai sebelum Raisi menjabat pada awal Agustus.

Raisi menjadi presiden kedelapan Iran dalam pemilihan pada Jumat (18/6) yang melihat jumlah pemilih 48,8 persen, terendah sejak revolusi 1979, setelah beberapa kandidat saingan diskualifikasi.