Pembangunan Masjid di Prancis Bikin Politikus Ketar-Ketir

REPUBLIKA.CO.ID, STRASBOURG -- Pembangunan masjid baru, Masjid Sultan Eyüpa di Strasbourg, Prancis menyebabkan kontroversi di panggung politik Prancis. Anggota parlemen takut akan ancaman pengaruh asing.

Nantinya, masjid itu bisa menampung 2.500 jamaah. Lingkungan masjid juga diperluas yang bisa menampung sekolah, restoran, perpustakaan, dan 14 toko. Sementara bagian masjidnya akan ada dua menara setinggi 36 meter yang terdiri dari aula dan ruang minum teh.

Pembangunan masjid ini akan menjadi salah satu terbesar di Eropa dan diprakarsai oleh gerakan Milli Görüs yang sebagian besar terdiri dari imigran Turki di Eropa. Menurut mereka, bangunan bergaya Ottoman akan secara simbolis sebanding dengan Katedral Notre-Dame di Paris.

Namun, pemerintah Prancis telah mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa simbol itu melambangkan sesuatu yang kurang baik. Mereka menyebut sudah ada campur tangan asing terhadap upaya pemerintah membangun Islam Prancis yang apolitis atau menekan pemisahan Islam.

Saat Prancis terus memulihkan diri dari rangkaian serangan teroris, termasuk penikaman pekan lalu terhadap seorang polisi wanita di Nantes, membahas Islamisme telah menjadi topik hangat menjelang pemilihan regional dan presiden yang akan datang. Tahun depan, Presiden Emmanuel Macron akan melawan Marine Le Pen yang berjanji mengekang imigrasi dan melindungi sekularisme.

“Orang menemukan musuh baik dan membuat banyak keributan demi memenangkan pemilihan presiden. Kami sebagai masyarakat terbiasa digunakan untuk tujuan ini,” kata Kepala Daerah Milli Görüs, Eliup Sahin kepada The Telegraph.

Perselisihan dimulai pada Maret setelah Balai Kota Strasbourg menyetujui permintaan Sahin untuk subsidi sebesar 2,5 juta euro dari total anggaran sebesar 32 juta euro. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menuduh wali kota karena mendanai sebuah gerakan yang mendukung Islam politik dan memiliki hubungan dengan Turki.

Selain itu, Milli Görüs menolak menandatangani Piagam Prinsip Islam Prancis Macron yang penandatangannya menerima kompatibilitas Islam dengan nilai-nilai Prancis, kesetaraan gender, dan menolak Islam politik. Namun, Sahin mengklaim Milli Görüs menolak menandatangani dokumen tersebut karena tidak ada seorang pun yang dilaporkan berdiskusi tentang piagam tersebut.

“Mereka memperlakukan kami seperti perampok yang harus berjanji mematuhi hukum. Kami selalu mengikuti hukum dan musuh utama kami adalah ekstremis,” ujar Sahin.

Darmanin memerintahkan gugatan hukum atas rencana subsidi tersebut. “Mari kita berharap itu membuka mata semua orang dan undang-undang anti-separatisme disahkan,” kata Darmanin.

Dikutip RMX News, Kamis (3/6), undang-undang yang memperkuat pengawasan pendidikan rumah, masjid, dan organisasi olahraga telah disetujui oleh Majelis Nasional pada Februari. Senat kemudian mengembalikan dokumen yang direvisi kepada para deputi pada April untuk pemungutan suara terakhir.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut undang-undang itu sebagai “guillotine demokrasi Prancis” yang bertentangan dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan nilai-nilai Eropa. Dia menyerukan agar pemerintah Prancis segera menarik kembali. Menanggapi itu, Macron malah menuduh Erdogan karena sudah mencampuri urusan dalam negeri Prancis.

Sahin menyangkal soal pendanaan masjid dari kubu Erdogan. Dia mengaku tidak mendapat dana apa pun dari Turki. Dia berharap agar masjid ini akan segera selesai antara 2024 dan 2025.

Menurut Kepala Departemen Studi Turki di Universitas Strasbourg Samim Akgonul kebenaran berada di tengah-tengah. “Tidak diragukan lagi, gerakan Milli Görüs dipolitisasi yang menjelaskan penolakannya menandatangani Piagam Prinsip Macron karena mengandung klausul yang berjanji tidak mendukung Islam politik,” ucap dia.

Di sisi lain, gerakan tersebut semakin otonom dan tidak lagi begitu dekat dengan Erdigan karena mendukung oposisi Turki dalam pemilihan terakhir. Ini menjelaskan mengapa aliran uang mungkin semakin sedikit.

https://rmx.news/article/article/construction-of-giant-mosque-in-france-sparks-worry