Israel Tangkapi Mahasiswa Palestina, Cara Bungkam Perlawanan
Tindakan keras terhadap para aktivis mahasiswa sering terjadi selama musim ujian.
REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Penggunaan pengadilan militer kontroversial oleh Israel untuk menghukum para mahasiswa dan aktivis di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) menjadi topik utama setelah tiga mahasiswa Universitas Birzeit dikirim ke penjara pekan lalu.
Mereka adalah Ruba Assi, Shatha Taweel, dan Lyan Kayed yang semuanya baru berusia 20-an dan dijatuhi hukuman antara 14 dan 21 bulan. “Siswa dituduh aktif dalam serikat mahasiswa dan ditangkap karena keyakinan mereka atau mengekspresikan ide-ide mereka,” kata Juru Bicara Universitas Birzeit.
Dia menambahkan mereka tidak melakukan kejahatan apa pun. Penahanan terjadi di tengah tindakan keras oleh pasukan keamanan Israel dan polisi yang menangkap ratusan warga Palestina di Garis Hijau.
Garis Hijau adalah wilayah yang memisahkan Israel dari Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Protes besar-besaran dipicu oleh pengusiran paksa keluarga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah dan serangan Israel di Gaza.
Namun, nasib mereka yang berakhir di pengadilan militer menimbulkan keprihatinan terbesar atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan pendudukan Israel. “Tujuan pengadilan militer bukan untuk menangkap seseorang karena pelanggaran. Tapi ini adalah cara membungkam setiap perlawanan rakyat,” kata Profesor Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia di Queen Mary University of London Neve Gordon.
Dia menjelaskan, setiap jenis perilaku atau vokalisasi perlawanan terhadap aturan kolonial menjadi ancaman dan setiap siswa yang mengambil bagian itu akan ditangkap. Israel secara teratur menangkap mahasiswa dari universitas Tepi Barat seperti Birzeit dan Universitas Nasional An-Najah karena berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Banyak dari mereka dipenjara selama berbulan-bulan di bawah berbagai perintah militer yang bahkan melarang mengekspresikan pandangan politik atau membagikan brosur menentang pendudukan Israel. Tindakan keras terhadap para aktivis mahasiswa sering terjadi selama musim ujian. Ini berarti, mereka yang dikirim ke penjara akan kehilangan tahun akademik.
“Sama seperti sekarang ketika ada masa ujian, Anda akan melihat lebih banyak penangkapan. Israel ingin menciptakan efek teror pada badan mahasiswa yang memainkan peran utama dalam perlawanan. Idenya adalah menanamkan rasa takut,” ujar dia.
Universitas Birzeit mengatakan Ruba dan Lyan yang merupakan sarjana sosiologi dan Shahtha mahasiswa ilmu komputer, tidak akan dapat mengikuti kuliah dan tidak dapat mengikuti ujian dari penjara. Pasukan Israel telah menangkap 455 mahasiswa Universitas Birzeit dalam 10 tahun terakhir. Banyak dari mereka ditahan selama berbulan-bulan sebelum dimulainya pengadilan militer yang hampir selalu berakhir dengan hukuman penjara.
Dilansir TRT World, Kamis (3/6), Israel menggunakan seperangkat hukum yang berbeda untuk memperlakukan orang Israel dan Palestina. Jika seorang warga Palestina mencuri, dia diadili di pengadilan militer. Namun, seorang Israel harus menjawab di hadapan hakim sipil untuk kejahatan yang sama.
Tepi Barat, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,6 juta warga Palestina telah berada di bawah kekuasaan militer Israel sejak 1967. Bahkan, warga Israel yang tinggal di permukiman ilegal harus secara teknis hidup sesuai dengan aturan dan kode militer. Namun, pada kenyataannya itu tidak terjadi.