Megawati: Penerapan SIN Pajak Cegah Korupsi
Selain soal penerimaan negara, ada unsur dan manfaat lebih luas dari SIN Pajak.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mengingatkan, agar di tengah pembahasan reformasi sistem perpajakan, semangat transparansi lewat program Single Identification (SIN) alias Nomor Identitas Tunggal Pajak yang semakin dimantapkan.
Megawati mengungkap, di era pemerintahannya, SIN Pajak ini terbukti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Untuk dipahami, sudah sejak 10 tahun terakhir, Pemerintah selalu gagal memenuhi target penerimaan perpajakan yang disepakati di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara saat Megawati menjadi presiden, anggaran negara selalu surplus. Bahkan di tahun 2002 dan 2003, penerimaan pajak mampu menutupi pengeluaran rutin negara.
Menurut Megawati, selain soal penerimaan negara, ada unsur dan manfaat lebih luas dari SIN Pajak.
"Yakni dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan penerimaan negara secara sistemik, mewujudkan proses pemeriksaan yang sistematis, mencegah kredit macet," kata Megawati, yang menerima 9 gelar doktor kehormatan dari universitas dalam dan luar negeri tersebut, dalam keterangan persnya.
Hal itu disampaikannya dalam Webinar bertema “Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia”, Jumat (28/5). Acara diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan.
Selain Megawati, pembicara lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mantan Dirjen Perpajakan Hadi Purnomo, dan Ketua Program Studi Magister dan Doktor UPH Associate Prof.Henry Soelistyo Budi. Hadir di acara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPK Agung Firman Sampurna, Menkominfo Johnny Plate, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun.
Bahkan SIN Pajak ini mampu mewujudkan Indonesia sejahtera, tegas Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu. Menurutnya, kini saatnya semua pihaknya menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa dan negara, kita jangan selalu berpatok kepada sebuah aturan yang kita jalankan.
"Karena aturan-aturan yang ada seharusnya selalu mengalami perbaikan, atau pun masih bisa digunakan," kata putri Proklamator RI Bung Karno itu.
Dia berharap Pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan perpajakan. Megawati memberi motivasi. Bahwa dirinya sebagai presiden, juga terbukti bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, saat masih bergulat di dalam menata kembali perekonomian akibat krisis global pada saat itu.
"Saya juga berharap pajak dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, atau berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, sebagai bagian dari falsafah Trisakti," tegas Megawati, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu.