Moeldoko Heran Hanya Tes TWK di KPK yang Dipermasalahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berakhir pada pemecatan 75 pegawai KPK yang berintegritas segera diakhiri. Menurutnya, diperlukan sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi saat ini. 

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini. Kita tahu bahwa ini sudah final, KPK harus terus diperkuat oleh siapa? Oleh kita semua," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (26/5). 

Moeldoko juga meminta masyarakat agar memberi kepercayaan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi dan memperkuat lembaga dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu. "Sekali lagi kita semuanya ya, saatnya KPK kembali berkonsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya dan kita dukung sepenuhnya. Masyarakat dukung sepenuhnya," tegasnya. 

Menurutnya, tes wawasan kebangsaan yang menjadi polemik ini harus dinilai sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah. Ia mengatakan, pelaksanaan tes ini tak hanya dilakukan di lembaga KPK saja, namun juga di lembaga-lembaga lainnya, seperti BPIP. 

"Selama ini sebetulnya sudah berjalan, dan tidak hanya ranah KPK saja tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga," ucapnya. 

"Sekali lagi bahwa ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN," lanjutnya. 

Moeldoko pun mengaku heran, mengapa hanya tes TWK di KPK saja yang dipermasalahkan. Padahal, kata dia, masih banyak pegawai lainnya di lembaga lain yang juga tak lolos tes TWK.  

"Soal tidak lolos uji TWK, sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP juga ada ya. Begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan gitu?," katanya. 

Terkait mekanisme tes wawasan kebangsaan yang menjadi perdebatan, Moeldoko meminta agar penyusunan ke depannya dapat dilakukan lebih baik. KSP juga merekomendasikan agar melibatkan NU dan Muhammadiyah dalam proses penyusunan tes TWK ini. 

Selain itu, ia juga meminta agar mempersiapkan upaya perbaikan terhadap para pegawai yang tak lolos tes TWK, yakni melalui pendidikan kedinasan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. "Persoalan wawasan kebangsaan itu bisa naik turun, karena memang ancamannya juga semakin keras. Untuk itu penguatan sungguh sangat diperlukan. Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat," kata Moeldoko. 

Seperti diketahui, dalam tes TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK, sebanyak 75 pegawai berintegritas dinyatakan tak lolos. Menindaklanjuti hal itu, KPK kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No 652/2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. 

Dalam surat itu disebutkan bahwa pegawai yang tidak lolos agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan langsung. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meminta agar TWK tak serta merta dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat. 

Menurutnya, KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jokowi mengatakan, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk memberantas korupsi yang lebih sistematis. Ia berpendapat, hasil TWK seharusnya menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK.