Komisi VIII akan Panggil Menag Minta Konfirmasi Kuota Haji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR menjadwalkan bakal memanggil Menteri Agama (Menag), Yaqul Cholil Qoumas, pekan depan. Hal itu menyusul adanya informasi seputar kuota haji 2021 bagi jamaah luar negeri yang masih simpang siur.

"Kita sudah tahu 60 ribu calon jamaah haji akan diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini oleh pemerintah Saudi. Pertanyaannya apakah Indonesia dapat undangan nggak? Apakah calon jamaah haji kita berkesempatan berangkat atau nggak? Ini yang belum," kata Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5).

Yandri menambahkan, Komisi VIII DPR juga akan menyoroti soal vaksin Sinovac yang tidak diakui Arab Saudi. Untuk diketahui Kerajaan Saudi mensyaratkan jamaah umrah dan haji harus sudah disuntik vaksin yang sudah bersertifikat WHO.

"Nah ini mungkin akan kami bahas nanti tanggal 31 Mei dengan Pak Menteri Agama untuk melihat persiapan teknis dan nonteknis. Termasuk kepastian dari pemerintah Saudi, ada nggak Indonesia diundang untuk memberangkatkan calon jamaah haji, yang sampai hari ini belum ada kepastian," ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong agar pemerintah terus meningkatkan diplomasinya dengan pemerintah Arab Saudi. Ia juga mendorong agar Presiden Joko Widodo memanfaatkan kedekatan dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulazis untuk berkomunikasi langsung.

"Komunikasi antara kepala negara dengan kepala negara mungkin bisa lebih mempercepat kepastian bahwa Indonesia punya hak juga untuk mengirimkan di antara 60 ribu jamaah haji tahun ini," tuturnya.

Menurutnya pengalaman dari tahun ke tahun jumlah jamaah Indonesia yang berangkat haji sangat tinggi, bahkan dianggap jamaah yang tertib dan bagus. "Kalau misalkan negara lain mengirimkan calon jamaah haji, sementara Indonesia tidak mengirimkan itu menurut saya ada sesuatu yang sangat kurang di tanah suci," ungkapnya.