Menlu Desak OKI Upayakan Gencatan Senjata Israel Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Ahad (16/5) secara virtual. Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno mewakili RI menyampaikan tiga langkah kunci yang mesti dilakukan OKI dalam mengupayakan penghentian agresi Israel terhadap Palestina, termasuk gencatan senjata.

"Sejak OKI didirikan, komitmen negara OKI tidak pernah luntur terus bertekad untuk bersama Palestina di dalam memperjuangkan hak-haknya," ujar Menlu Retno di sela pertemuan OKI.

Dia mengatakan terlepas dari tekad kuat tersebut sampai saat ini, dunia masih saja menyaksikan adanya gangguan terhadap pelaksanaan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Selain itu, illegal settlement juga semakin merajalela, hingga pergerakan orang-orang Palestina dibatasi tanah mereka sendiri hingga hak-hak Palestina dihilangkan.

"Kita semua tidak boleh lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial di dunia," ujarnya.

Dalam pertemuan OKI, Menlu Retno mengatakan, bahwa Indonesia mengecam keras semua tindakan yang dilakukan oleh Israel, dan yang lebih melukai lagi tindakan tersebut dilakukan di bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Menlu Retno pun merinci langkah kunci yang harus dilakukan OKI. Di antaranya, pertama adalah memastikan adanya pertemuan dan persatuan di antara negara anggota OKI. Menurutnya, persatuan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina juga harus dikedepankan.

Menurut Retno, tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina.

"Di saat yang sama, bangsa Palestina hanya bisa mencapai cita-citanya untuk merdeka apabila mereka bersatu," tegas Retno.

Langkah kunci kedua, lanjutnya, bahwa OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera. "Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya masing-masing, menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya dan semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan," tegas Menlu Retno.

Menlu Retno menuturkan langkah kunci ketiga bagi OKI adalah agar tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina yang dalam kaitan ini harus lebih keras berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Itu termasuk berpedoman pada parameter yang telah disetujui secara internasional, dan dengan tujuan mencapai perdamaian yang lestari berdasarkan prinsip solusi dua negara.

"Di dalam statement saya penutup di OKI, saya menyampaikan bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai. Persatuan negara OKI, saya tekan kan lagi harus terus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina," ujarnya.

Indonesia juga secara aktif memberikan masukan substansial ajar OKI dapat menghasilkan kesepakatan yang nyata. Menurut rencana, pertemuan OKI ini akan menghasilkan sebuah resolusi. Sampai pukul 17.30 waktu Jakarta, pembahasan resolusi masih terus dilakukan.

Namun, Menlu Retno merinci beberapa hal yang sudah nampak atau dapat diharapkan masyarakat dunia tentang resolusi tersebut. Pertama, yakni seruan kepada komunitas internasional khususnya Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkrit atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional. Dan bila Dewan Keamanan PBB gagal, maka sidang Umum PBB harus melakukan pertemuan darurat.

Kedua, negara-negara anggota OKI juga mengharapkan didalam resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme internasional protection atau international present untuk melindungi warga sipil Palestina maupun Kompleks Masjid Al Aqsha. "Seruan kepada komunitas internasional untuk menghentikan aksi kolonial dan segregasi rasial Israel serta penegasan kembali posisi OKI dalam mendukung Palestina dan output al-syarif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina berdasarkan two state solution dan sesuai dengan parameter internasional," ujarnya.

Pertemuan Extraordinary Open-ended Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee diselenggarakan secara virtual. Pertemuan ini dihadiri oleh 16 Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI dan juga wakil dari negara OKI lainnya. Pertemuan dilakukan khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan juga jalur Gaza.