PKB Dukung Kasus Suap Bupati Nganjuk Diusut Tuntas
PKB dukung Polri mendalami aliran suap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung penuh Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran suap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. PKB mendukung kasus suap jual beli jabatan dan korupsi lain di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diusut tuntas.
"Bagi PKB, setiap upaya pemberantasan korupsi, baik pencegahan maupun penindakan, yang dilakukan KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus didukung," kata Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB, Luqman Hakim kepada Republika.co.id, Selasa (11/5).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan perjuangan Indonesia untuk bebas korupsi masih panjang, terjal dan berliku. Oleh karena itu PKB mempersilakan KPK untuk mengungkap hingga terang benderang aliran dana dalam kasus tersebut.
"Kemana saja aliran dana hasil korupsinya, siapa yang diuntungkan dan ikut menikmati, silakan dibongkar semua. Tuntas setuntas-tuntasnya," ujarnya.
Sebelumnya Tim satgas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat (NRH) di wilayah Jawa Timur (Jatim) pada Ahad (9/5) sore.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan akan mendalami pemeriksaan mendetail setelah para tersangka tiba di Bareskrim Polri. Hal-hal yang akan didalami, seperti nominal setoran yang diberikan, sudah berapa kali setoran diberikan, dan sudah berlangsung berapa lama praktik jual beli jabatan tersebut terjadi.
"Kita masih belum mendapatkan sudah berapa tahun yang bersangkutan melakukan jual beli jabatan," ujar Argo.