WTO Sambut Keputusan AS Cabut Hak Paten Vaksin Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala menyambut kesiapan Amerika Serikat (AS) mengesampingkan sementara hak paten vaksin Covid-19. Langkah tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi vaksin guna melawan pandemi.

“Kita perlu segera merespons Covid-19 karena dunia sedang menyaksikan, dan orang-orang sekarat,” kata Ngozi dalam sebuah pernyataan pada Kamis (6/5), dikutip laman Anadolu Agency.

Proposal untuk pengabaian sementara atas kesepakatan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah diajukan di WTO tahun lalu oleh India dan Afrika Selatan. Sebanyak 60 negara turut mensponsori proposal tersebut.

“Saya senang para pendukung sedang mempersiapkan revisi proposal mereka, dan saya mendorong mereka untuk meletakkan ini di atas meja secepat mungkin sehingga negosiasi berbasis teks dapat dimulai. Hanya dengan duduk bersama kita akan menemukan jalan pragmatis ke depan, dapat diterima oleh semua anggota,” kata Ngozi.

Sebelumnya Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengungkapkan, pemerintahan Presiden Joe Biden sangat mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun mengingat saat ini pandemi masih berlangsung, Washington mendukung pencabutan paten vaksin Covid-19. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mengakhiri pandemi.

"Kami akan secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi berbasis teks di WTO yang diperlukan untuk mewujudkannya. Negosiasi tersebut akan memakan waktu mengingat sifat lembaga yang berbasis konsensus dan kompleksitas masalah yang terlibat,” kata Kathrine pada Rabu (5/5).

Baca juga : Tahajud Laksamana di Kapal Selam dan Ujung Kematian

Dia menyebut, dukungan AS pada usulan penyampingan hak paten vaksin Covid-19 hanyalah salah satu komponen dari rencana pemerintahan Biden untuk memerangi pandemi. “Tujuan pemerintah adalah memberikan sebanyak mungkin vaksin yang aman dan efektif kepada sebanyak mungkin orang secepat mungkin," ujarnya.

"Karena pasokan vaksin kami untuk rakyat Amerika terjamin, pemerintah akan terus meningkatkan upayanya; bekerja dengan sektor swasta dan semua mitra yang memungkinkan, untuk memperluas produksi dan distribusi vaksin. Ia juga akan bekerja untuk meningkatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin tersebut,” kata Kathrine.

Seusai pengumuman tersebut, saham perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin Covid-19 dan disetujui di AS, yakni Moderna, Pfizer, BioNTech, serta Johnson & Johnson, merosot tajam. Kelompok perdagangan Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) dengan cepat mengkritik dan memprotes pengumuman pemerintahan Biden. Mereka menilai langkah semacam itu hanya janji kosong yang tidak akan memperbaiki masalah distribusi vaksin.

"Keputusan ini tidak mengatasi tantangan nyata untuk mendapatkan lebih banyak dosis vaksin, termasuk distribusi jarak jauh dan ketersediaan bahan mentah yang terbatas," kata Presiden PhRMA Stephen Ubl.

Saat ini usulan itu tengah dibahas di WTO. Keputusan WTO didasarkan pada konsensus. Artinya 164 negara anggotanya harus setuju.