Soal Mudik, Doni Monardo Minta tak Ada Pejabat Beda Narasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan kebijakan terkait larangan mudik merupakan keputusan yang harus dijalankan oleh seluruh daerah di Indonesia. Ia pun mengatakan, tak boleh ada pejabat daerah yang berbeda narasi dari pemerintah pusat terkait kebijakan larangan mudik ini.

Seluruh daerah, kata dia, harus mengikuti aturan yang diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan mudik. “Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat mana pun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi,” kata Doni saat konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5).

Doni menjelaskan, Presiden sudah beberapa kali menegaskan terkait ketentuan larangan mudik lebaran. Keputusan inipun diambil melalui berbagai pertimbangan, termasuk berbagai masukan dan juga data perkembangan Covid-19 selama satu tahun terakhir.

“Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini,” tegas dia.

Doni mengatakan, tingginya mobilitas selama mudik lebaran bisa memicu lonjakan kasus positif seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya di mana terjadi peningkatan kasus hingga 93 persen yang juga diikuti dengan tingginya angka kematian.

Meskipun Presiden telah menyampaikan pengumuman resmi terkait larangan mudik ini, Satgas mencatat masih terdapat tujuh persen masyarakat yang tetap akan mudik ke kampung halaman. Bahkan curi start mudik pun juga telah dilakukan sebelum Ramadhan.

Akibatnya, terjadi kenaikan kasus aktif dan juga kasus kematian di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera, sedangkan angka kesembuhan tercatat semakin menurun. Karena itu, Doni meminta seluruh pimpinan daerah di Pulau Sumatera agar segera melakukan evaluasi penanganan Covid-19.

“Oleh karenanya, khususnya kepada seluruh pejabat di Pulau Sumatera, untuk betul-betul evaluasi secepat mungkin, jangan sampai terlambat,” kata Doni.

Doni khawatir, jika langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19 di Sumatera terlambat dilakukan maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan kasus secara eksponensial.

“Kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu setelah adanya pengendoran terhadap sejumlah kegiatan liburan maka rumah sakit, wisma atlet mengalami kepenuhan sehingga terjadi antrean ambulans yang cukup panjang,” jelas dia.