Rusia Akui Turunkan Banyak Pasukan di Wilayah Barat
Penumpukan pasukan ini bagian dari latihan perang untuk antisipasi ancaman NATO.
REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan, penumpukan militer besar-besaran di barat adalah bagian dari latihan kesiapan terhadap ancaman dari NATO. Dalam tiga minggu terakhir, militer Rusia telah mengerahkan dua tentara dan tiga formasi udara ke wilayah tersebut.
Pasukan yang sedang berlatih, menurut Shoigu, telah menunjukkan kesiapan penuh untuk memenuhi tugas untuk memastikan keamanan negara. "Sebagai tanggapan atas aktivitas militer aliansi yang mengancam Rusia," kata menteri pertahanan tersebut berbicara pada pertemuan dengan petinggi militer menjelaskan alasan pengerahan pasukan.
Shoigu mengatakan, manuver di Rusia barat yang telah mengkhawatirkan tetangganya, Ukraina, dan membawa peringatan dari NATO akan berlangsung selama dua minggu lagi. Latihan yang sedang berlangsung adalah tanggapan atas upaya berkelanjutan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO untuk memperkuat pasukan mereka di dekat perbatasan Rusia.
AS dan sekutunya telah menyuarakan kekhawatiran tentang konsentrasi pasukan Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Langkah itu meningkatkan pelanggaran gencatan senjata di Ukraina timur.
Lebih dari 14 ribu orang tewas dalam pertempuran di timur Ukraina dan upaya untuk menegosiasikan penyelesaian politik terhenti. Kepala NATO menyebut penempatan Rusia baru-baru ini sebagai konsentrasi pasukan terbesar di dekat perbatasan Ukraina sejak 2014.
Kremlin berpendapat bahwa Rusia bebas untuk mengerahkan pasukannya di mana pun yang diinginkannya di wilayahnya. Moskow telah berkali-kali menuduh militer Ukraina melakukan tindakan provokatif di sepanjang garis kendali di timur dan berencana untuk merebut kembali kendali atas wilayah pemberontak dengan paksa.
"Jika ada eskalasi, kami akan melakukan segalanya untuk memastikan keamanan kami sendiri dan keamanan warga kami kapan pun mereka berada. Kiev dan kurator Baratnya akan memikul semua tanggung jawab atas konsekuensi dari kemungkinan eskalasi," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov.