Pengajuan Merek Demokrat oleh SBY yang Mungkin Ditolak
Belum pernah ada pengajuan HAKI partai politik atas nama pribadi seperti Demokrat.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Zainur Mahsir Ramadhan, Febrianto Adi Saputro
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI kemungkinan besar akan menolak pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena di sini ada Partai Demokrat yang telah mendaftarkan dengan logo yang sama. Harusnya ditolak," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Dr.Freddy Harris saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/4).
Apalagi, kata dia, Partai Demokrat sudah memiliki merek dan persis seperti yang diajukan oleh presiden keenam RI. Terkait dengan pengajuan merek partai berlambang mercy atas nama pribadi SBY, Freddy mengatakan hal itu memang tidak ada masalah. Namun, persoalannya terletak pada merek partai yang sudah ada bukan perkara nama pribadi atau bukan.
Sejauh ini belum ada satu pun partai politik yang mengajukan merek atas nama pribadi. Pengajuan Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan era Presiden Megawati tersebut merupakan kali pertama terjadi.
"Tidak ada, biasanya atau semua partai politik mengajukannya atas nama partai," ujarnya.
Pendaftaran atau pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh SBY ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 secara daring (online). Pengajuan merek partai yang didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan disahkan oleh Kemenkumhampada tanggal 27 Agustus 2003 akan diproses selama 3 bulan ke depan.
Setelah itu, selanjutnya akan diumumkan dan barulah masuk pada tahap pemeriksaan. Berdasarkan website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, permohonan Partai Demokrat diketahui atas nama pemilik Dr.Susilo Bambang Yudhoyono yang beralamat Puri Cikeas Indah nomor 2 RT 001 RW 002, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Nagrak.
Kepala Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra tak menampik upaya mempatenkan Partai Demokrat oleh SBY. Namun demikian, dia mengaku belum bisa mengomentari upaya dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
"Belum ada yang bisa (dikomentari) terkait ini," ujar dia kepada Republika, Senin (12/4).
Penjelasan lebih panjang disampaikan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan. Ia menilai langkah tersebut sudah benar.
"Langkah Pak SBY mendaftarkannya sebagai hak paten adalah sudah benar dan harus dilakukan," kata Syarief.
Syarief menegaskan bahwa SBY merupakan penggagas sekaligus pendiri Partai Demokrat sekalipun tidak terdaftar namanya. Mulai dari nama, lambang dan artinya, ideologi partai, lagu mars hingga hymne Partai Demokrat diciptakan oleh SBY.
Syarief menyebut pendiri yang terdaftar tidak tahu apa-apa tentang proses gagasan pendirian Partai Demokrat. "Mereka hanya untuk mengikuti syarat pendirian dan jumlah nama yang 99 orang pendiri diambil dari ulang tahun SBY 9 September," ujarnya.
Syarief juga menanggapi adanya surat terbuka atas nama Wisnu Herryanto Krestowo yang mengaku sebagai pencipta lambang Partai Demokrat. Ia mengatakan tujuan SBY mendaftarkan Partai Demokrat ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mengantisipasi adanya pihak yang mengaku-ngaku sebagai pembuat lambang Partai Demokrat.
"Justru untuk menepis klaim seperti itu dan mungkin makin banyak nantinya," ucap wakil ketua MPR itu.
Kubu KLB Deli Serdang yang diwakili penggagasnya Hencky Luntungan melihat ada kejanggalan dari pendaftaran HAKI yang dilakukan pada malam hari. Menurutnya hal itu tidaklah lazim.
"Setelah saya checking, dan saya lihat data-datanya pada saat disampaikan dalam pendaftaran, itu sungguh tidak laziman itu terlihat, mendaftar saja malam hari, mengajukan dalam kesendirian atas nama pribadi," kata Hencky dalam diskusi daring, Ahad (11/4).
Menurutnya langkah yang dilakukan SBY bukanlah hal yang wajar. Sebab menurutnya Partai Demokrat merupakan partai yang terbuka. Ia menambahkan, apalagi SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat.
"Kayak merampok aja mendaftar diam-diam malam-malam," ungkapnya.
Dia mempertanyakan sikap SBY yang terkesan sembunyi-sembunyi. Dia mendesak kubu AHY untuk berani terbuka terkait hal itu. "Kenapa harus sembunyi-sembunyi jadi petak umpet gitu?" ucapnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan upaya mematenkan Partai Demokrat tersebut bisa menjadi amunisi tambahan kubu KLB. "Yang jelas informasi baru ini adalah tambahan amunisi dari kubu KLB untuk mempreteli, menelanjangi, betapa kubu AHY saat ini begitu banyak dosa dalam tanda kutip," kata Adi.
Adi menyebut sebelumnya kubu KLB menyerang kubu AHY dengan sejumlah isu, antara lain isu politik dinasti, dan menyeret nama Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Hambalang. Kini kubu AHY kembali digoyang dengan isu pendaftaran HAKI Partai Demokrat atas nama pribadi.
"Jadi ini adalah peluru-peluru untuk mendapatkan legitimasi bahwa KLB itu bukan kubu satu satu karena dipecat, tapi ingin menyelamatkan partai politik, itu opini yang ingin dibangun," ujarnya.
Kendati demikian dia mempertanyakan apakah serangan demi serangan yang dilontarkan kubu KLB tersebut akan berpengaruh secara signifikan, terutama untuk mendapatkan legalitas secara formal kubu KLB sebagai partai demokrat yang diakui oleh negara. Adi melihat di satu sisi peluru politik yang dilayangkan kubu KLB tujuannya hanya untuk mendowngrade kubu AHY secara umum. Namun di saat yang bersamaan downgrade ini tidak ada kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan legalitas.
"Soal HAKI ini murni persoalan hukum untuk menunjukkan betapa banyak dosa, banyak luka, banyak borok lah di kubunya AHY," ucapnya.