Diah Pitaloka : Diplomasi Haji Diharapkan Lebih Kuat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja Haji DPR RI meminta Kementrian Agama RI lebih aktif dalam melakukan komunikasi terkait penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi yang mungkin dibuka secara terbatas oleh pemerintah Saudi Arabia. 

Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, menyatakan Kemenag harus bekerja maksimal dalam mempersiapkan pemberangkatan jamaah ibadah haji di masa pandemi oleh Saudi Arabia. Alhasi, semua nantinya akan bisa berjalan aman bagi semua jamaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadahnya.

Walaupun sampai 5 April 2021, kepastian pembukaan haji dan kuota dari Saudi Arabia belum diumumkan namun ada beberapa kebijakan yang sudah pasti diberlakukan terkait pandemi yang menimbulkan konsekuensi kenaikan BPIH.

Misalnya, pemberlakukan social distancing membuat satu kamar yang tadinya bisa dihuni 4 jamaah hanya dibatasi menjadi 2 jamaah. Juga terkait katering jamaah yang biasanya prasmanan akan berubah menjadi makanan siap saji.

Diah menyatakan sebagai wakil rakyat tentu DPR ingin terus mengupayakan agar biaya haji makin tahun makin baik dengan pelayanan lebih baik.

“PR terbesar Kemenag terkait haji itu bisa lebih efisien tetapi biaya hajinya bisa lebih rasional dengan memikirkan bahwa jamaah ini juga secara ekonomi terdampak pandemi,” ujarnya.

Diplomasi Terkait Haji Masih Lemah

Diah juga menyoroti diplomasi terkait haji yang masih lemah dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementrian Negara RI.

Sebab,sebagai pengirim jamaah haji dan umroh terbesar bagi Saudi, seharusnya Indonesia bisa lebih memiliki keistimewaan untuk mendapatkan layanan terbaik dari negeri gurun tersebut. 

“Negara lain juga sama. Mereka masih dalam posisi menunggu. Tapi mereka sudah bisa melakukan komunikasi lebih intens untuk mendapat gambaran seperti apa haji di masa pandemi ini diberlakukan pemerintah Saudi Arabia,” ujar Diah.

Diplomasi yang kurang menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jamaah hingga visa kunjungan bagi tim Panja Haji Pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di tanah suci.

Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi. 

Pemerintah membutuhkan survei awal dengan penegakkan prokes pandemi bisa diberikan untuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak agar bisa melakukan persiapan dan simulasi lebih matang untuk keamanan dan keselamatan jamaah di masa pandemi.

“Kita berharap diplomasi terkait haji ini jangan sampai berulang-ulang kita lakukan tapi tidak dengan bargain yang imbang untuk memastikan ibadah jamaah kita berjalan lancar dan aman,” katanya.

Walaupun alasan kepastian kuota menjadi ganjalan, menurut Diah, proses komunikasi untuk mencari informasi terkait kepastian transportasi, akomodasi dan tambahan fasilitas jasa pendukung lainnya masih bisa dilakukan. Hal ini dilakukan dengan perkiraan kuota didapat Indonesia yang kemungkinan di bawah 30%.