AS dan Iran Memulai Pembicaraan Nuklir
AS berharap menetapkan pembatasan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Negosiator AS, yang dipimpin oleh utusan khusus Robert Malley, akan memulai pembicaraan tidak langsung dengan Iran pada Selasa (6/4). Dalam pembicaraan ini, pemerintahan Presiden Joe Biden berharap dapat menetapkan kembali pembatasan program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi AS.
"Masalah utama yang akan dibahas sebenarnya cukup sederhana. Di satu sisi, itu adalah langkah-langkah nuklir yang perlu diambil Iran untuk kembali mematuhi perjanjian nuklir 2015, dan langkah-langkah keringanan sanksi yang perlu diambil Amerika Serikat," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, dilansir Washington Post.
Pertemuan tersebut diadakan di Wina dan dihadiri oleh pejabat senior dari enam negara anggota perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, dan Iran. Amerika Serikat telah keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 dan menjatuhkan sanksi kepada Teheran di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump. Eropa akan membentuk kelompok kerja di antara para peserta dan berfungsi sebagai perantara bagi Amerika Serikat dan Iran, yang tidak merencanakan pertemuan tatap muka.
Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran mulai meningkatkan aktivitas pengayaan uranium yang dapat digunakan sebagai senjata nuklir. Pengayaan uranium Iran dinaikkan melebihi jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian nuklir.
Pemerintahan Biden ingin kembali bergabung dengan JCPOA dengan syarat Iran harus menghentikan semua aktivitas nuklirnya. Sementara, Iran bersedia menghentikan aktivitas nuklirnya asalkan AS mencabut semua sanksi yang telah melumpuhkan perekonomiannya. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan dalam kurun waktu dua bulan sebelum Iran menggelar pemilihan umum pada Juni.
Sebelumnya Iran menolak tawaran pembicaraan langsung dengan AS. Hingga saat ini Teheran dan Washington bersikeras terkait siapa yang harus mengambil pertama untuk mematuhi ketentuan perjanjian. Masalah tersebut bergerak maju setelah Amerika Serikat menawarkan diskusi tidak langsung dan, pekan lalu, Iran menyetujui tawaran bahwa Uni Eropa akan menjadi tuan rumah pembicaraan ruang terpisah.
“Kami tidak mengantisipasi saat ini bahwa akan ada pembicaraan langsung dengan Iran, meskipun tentu saja kami tetap terbuka untuk mereka. Jadi, kita harus melihat bagaimana perkembangannya, mulai awal minggu ini," kata Price.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan, Teheran menentang pelonggaran sanksi secara bertahap. Komentar itu muncul ketika Prancis mendesak Iran untuk menunjukkan sikap konstruktif dalam pembicaraan tidak langsung dengan Washington di ibu kota Austria, Wina pada pekan depan.
"Tidak ada rencana (mencabut sanksi) secara bertahap. Kebijakan definitif Republik Islam Iran adalah mencabut semua sanksi AS," kata Khatibzadeh kepada stasiun televisi negara Press TV.