Menkeu Minta Masyarakat tak Terlena Meski Sudah Divaksin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengingatkan masyarakat tidak terlena oleh penularan Covid-19 dan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan, meskipun telah telah menjalankan vaksinasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini beberapa negara di belahan dunia mengalami lonjakan kasus termasuk Eropa dan India yang merupakan produsen vaksin Covid-19 terbesar.

"Kita tidak boleh terlena karena Covid-19 tidak mengikuti perencanaan kita. Dia (Covid-19) terus berkembang dan melakukan mutasi hingga muncul varian yang baru," ujarnya saat konferensi pers virtual secara virtual seperti dikutip Selasa (6/4).

Menurutnya Amerika Serikat yang telah melakukan program vaksinasi mencapai 2,5 juta per hari turut menghadapi situasi meningkatnya kasus Covid-19. Tak hanya itu, Eropa pun kembali menerapkan lockdown baik di Italia dan Jerman, kecuali Inggris yang telah melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 47 persen masyarakatnya.

"Filipina juga menghadapi situasi meningkatnya kasus Covid-19 di rumah sakit. Saya menyampaikan ini untuk memberikan gambaran supaya kita tidak terlena," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut Covid-19 masih menjadi tantangan utama bagi kesehatan dan perekonomian nasional. Apalagi Covid-19 masih terus berkembang dan bermutasi menghasilkan varian yang baru.

Pemerintah pun, imbuh Sri Mulyani, berupaya menyiapkan data dukung untuk jangka waktu yang relatif panjang, salah satunya yaitu penguatan sektor kesehatan. Menurutnya, penguatan sistem kesehatan nasional menjadi sangat penting saat ini dan ke depannya, sehingga penguatan reformasi di bidang ini merupakan kondisi yang diharuskan agar negara dapat kembali pulih.

Baca juga : Dalil Alquran dan Hadits yang Mengharamkan Praktik Riba

Dalam hal ini, diperlukan juga sinergitas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi pandemi Covid-19. Sri Mulyani menyebut sektor kesehatan serta peran Kemenkes dan Pemda menjadi pertaruhan dalam penanganan Covid-19, juga dalam mereformasi dan memperkuat sektor kesehatan.

“Kolaborasi antara Kemenkes dengan Pemda menjadi suatu keharusan, dari mulai pencegahan hingga ke penanganan, itu semuanya membutuhkan kolaborasi yang tidak terputus antara Kemenkes dan badan lain, serta Pemda yang membawahi rumah sakit hingga Puskesmas, juga BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Maka itu, Sri Mulyani menegaskan Covid-19 merupakan suatu tantangan yang tidak memiliki timeline, sehingga masyarakat dan pemerintah harus betul-betul menjaga baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah telah menyiapkan sebesar Rp 54 triliun dalam APBN 2021 untuk pelaksanaan program vaksinasi dari total anggaran penanganan Covid-19 tahun ini sebesar Rp 172 triliun yang sudah termasuk testing, tracing, dan treatment.

"Itu suatu tugas luar biasa karena APBN sebagai instrumen fiskal. Tahun ini defisit kita di 5,7 persen dan kita berharap akan mulai pulih berbagai kegiatan sosial serta ekonomi," katanya.

Ke depan diharapkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat mulai pulih pada kuartal dua 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan meskipun telah divaksinasi, sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

"Ini yang diharapkan pada kuartal dua sesudah kuartal satu sempat melakukan pembatasan berskala mikro dengan peningkatan kasus pada Januari dan Februari," ucapnya.