Program Agro Solution Ditargetkan Capai 50 Ribu Hektare
Program ini mampu meningkatkan hasil panen menjadi hingga 10 ton per hektare.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) menargetkan luasan program pendampingan dengan pupuk nonsubsidi tahun ini kembali meningkat. Hal itu diharapkan menjadi solusi bagi petani agar tak lagi tergantung pada pupuk subsidi disertai dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Ahmad Bakir Pasaman, mengatakan, program Agro Solution sejauh ini telah dilaksanakan pada luasan 10.861 hektare. "Tahun ini ditargetkan mencapai 50 ribu hektare. Program ini mampu meningkatkan hasil panen dari rata-rata 5-6 ton per hektare menjadi 8-10 ton per hektare," kata Bakir dalam keterangan resmi diterima Republika.co.id, Ahad (4/4).
Bakir menjelaskan, Agro Solution merupakan program pendampingan lengkap oleh Pupuk Indonesia off farm dan on farm. Pada kegiatan off farm, perseroan memberikan akses permodalan kepada petani, bimbingan teknis, akses terhadap asuransi dan memberikan jaminan penyerapan hasil panen.
Sedangkan di on farm, Pupuk Indonesia menyediakan produk sarana pertanian berkualitas, baik itu pupuk, benih, pestisida dan lain sebagainya disamping juga memberikan kawalan teknologi dan bimbingan teknis.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil uji coba program Agro Solution di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bima, Dompu, Ponorogo, serta berbagai daerah lainnya, petani berhasil meningkatkan produktivitas tanamannya.
“Panen gabah kering naik 55 persen, jagung kering naik 45 persen. Adapun keuntungan petani padi naik hingga 91 persen dan jagung kering naik hingga 60 persen,” ujar Bakir.
Pihaknya berharap, jika produktivitas meningkat, pendapatan petani juga meningkat sehingga mampu membeli pupuk non subsidi dan tidak lagi tergantung pada pupuk bersubsidi yang jumlahnya terbatas.
Menurutnya, program-program yang dilakukan perseroan merupakan bagian dari transformasi bisnis pada 2021. Menurutnya, saat ini juga mulai terlihat upaya perusahaan dan anak-anak perusahaan yang menerapkan kebijakan sentralisasi.
Pupuk Indonesia, kata dia, harus membuktikan bahwa pupuk sebagai salah satu input pertanian sangat berperan dalam memajukan sektor pertanian nasional. Oleh karena itu, saat ini Pupuk Indonesia sedang gencar mendorong pengenalan produk-produk retail kepada petani.
“Program Agro Solution telah dijalankan oleh seluruh anak perusahaan. Ke depan kami akan memfokuskan program retail management guna memperkenalkan produk-produk nonsubsidi kepada petani,” kata Bakir.
Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, anak usaha Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan, pihaknya sudah melakukan program Agro Solution yakni mendampingi petani secara intensif dan melibatkan para pelaku dalam rantai pasok produksi padi untuk memberikan permodalan dan akses pasar.
Ia mengatakan, strategi itu sudah dilakukan di Jawa Timur, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.
"Dengan penggunaan pupuk non subsidi, memang akan ada kenaikan biaya sekitar Rp 4 juta per hektare, tapi karena kita dampingi, hasil panen yang diterima juga lebih besar sehingga keuntungan petani meningkat," kata Rahmad.
Rahmad mengatakan, harga jual gabah petani bisa lebih tinggi dari harga biasanya. Selain itu, produktivitas yang biasa 6 ton bisa naik menjadi 8 ton. Produktivitas yang sudah mencapai 7 ton bisa ditingkatkan menjadi 10 ton.
"Katakan ada kenaikan produksi 2 ton, itu ada tambahan seitar Rp 10 juta. Jadi memang dengan pupuk non subsidi ada tambahan tapi dapat hasil yang lebih besar," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Pupuk Kaltim mengajak perbankan, perusahaan asuransi, hingga Agronom untuk sama-sama mendampingi petani menggunakan pupuk nonsubsidi. Itu akan meringankan beban finansial petani ketika akan memulai penanaman.
Tak sampai di situ, penjualan hasil panen juga dikerjasamakan dengan perusahaan penyerap sehingga ada pasar yang jelas bagi petani.
Menurut Rahmad, cara itu bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan pupuk bersubsidi yang selalu kurang setiap tahun. Hal itu tentu lantaran ruang fiskal pemerintah yang terbatas untuk memenuhi penyediaan pupuk bersubsidi sesuai permintaan pemerintah.