Memulai Sekolah Tatap Muka dari Tingkat Mahasiswa

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Flori Sidebang, Sapto Andika Candra, Inas Widyanuratikah, Antara

Seiring dengan bergulirnya program vaksinasi, upaya untuk menggerakkan kembali sejumlah roda dimulai. Pemprov DKI Jakarta akan memulai uji coba pembelajaran tatap muka. Penerapan pendidikan tatap muka akan diuji coba pertama di tingkat kampus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkap alasan mengapa kampus didahulukan. Kampus akan didahulukan untuk uji coba penerapan pembelajaran tatap muka karena mahasiswa lebih dewasa. Harapannya, mahasiswa lebih cepat bisa menyesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan ketat.

"Dimungkinkan tatap muka dengan protokol kesehatan melalui uji coba di kampus. Uji coba di kampus dulu. Karena mahasiswa lebih senior dan lebih dewasa diharapkan bisa lebih cepat berinteraksi dan menyesuaikan program yang ada," kata Riza di Jakarta, Selasa (23/3).

Menurut Riza, mahasiswa lebih mudah beradaptasi dan menyesuaikan kondisi pembelajaran yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sementara itu, untuk penerapan pembelajaran tatap muka pada jenjang pendidikan yang lain, politikus Partai Gerindra ini mengatakan kalau Pemprov DKI masih mengkajinya.

Seandainya berlaku, Riza memastikan dari SD hingga SMA akan dibuka secara terbatas. Sekolah bagi tingkat SD, SMP, SMA akan dilakukan secara hibrida yaitu kombinasi daring dan tatap muka.

Sementara jumlah sekolah yang akan diuji coba saat ini masih berkisar 50 hingga 100. "Ya mungkin sampai 50-60, paling banyak 100 sekolah yang akan kita ujicobakan dalam dua bulan ke depan," tutur Riza.

Dinas Pendidikan akan segera melakukan uji coba sekolah tatap muka dalam dua bulan ke depan. Ariza menyebut, uji coba terbatas itu bakal dilakukan secara bertahap. "Nanti kita akan lihat hasilnya. Kalau hasilnya baik, ke depan akan kita tingkatkan lagi," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengungkapkan, masih dalam proses finalisasi untuk menentukan jumlah gedung sekolah dan kesiapan pembukaan sekolah dalam pelaksanaan uji coba tatap muka. Menurut dia, tahap ini rencananya bakal rampung pada April 2021.

"Kita sedang menyelesaikan tahap pengayaan. Ini sedang kita verifikasi, kalau sudah pasti berapa sekolahnya. Setiap wilayah pasti ada," kata Nahdiana saat dihubungi.

Lebih lanjut Nahdiana menuturkan, nantinya pelaksanaan uji coba tersebut juga disertai dengan sejumlah aturan berdasarkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika semuanya telah siap, kata dia, pihaknya akan segera menyosialisasikan hal tersebut.

"Durasinya nanti kita agak terbatas, gitu. Nanti itu kita atur, Insya Allah. Nanti kita sosialisasi ya," tutur dia.

Meski demikian, Nahdiana pun tak membantah jika ada orang tua murid yang masih menolak rencana pelaksanaan sekolah tatap muka. Namun, ia memaklumi hal tersebut. "Karena kita memang akan melayani anak, artinya orang tua ada yang tidak mengizinkan anaknya, kita juga layani," jelasnya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 294 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro disampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi sudah diperbolehkan dan dilakukan secara bertahap. Kepgub tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 22 Maret 2021.

Pelaksanaan perkuliahan secara luring itu berdasarkan Pergub Nomor 3 tahun 2021 tentang Penanggulangan Covid-19. Pada Pasal 20 disebutkan bila pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat. Yakni melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 dan melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas pembelajaran.

Kemudian, dalam Pasal 21 disebutkan bila penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif; dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Saat ini, pemerintah sedang menggodok surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yang baru untuk mengatur kebijakan pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah. Kebijakan ini menyusul diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM mikro yang lebih dulu mengatur tentang kegiatan perkuliahan tatap muka.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan, kendati akan diizinkan nantinya, pembelajaran tatap muka untuk pendidikan dasar dan menengah tetap perlu dilakukan secara bertahap. Kegiatan pembelajaran tatap muka juga perlu dimulai dari institusi percontohan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ketat.

"Pengawasan yang dilakukan terkait pembelajaran tatap muka mengacu pada SKB tersebut. Untuk itu SKB masih dalam tahap finalisasi dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga beserta detail SOP-nya oleh Kemendikbud yang juga libatkan pakar yang akan diumumkan segera," ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (23/3).

Sebelumnya, kebijakan mengenai pembalajaran pendidikan dasar dan menengah mengacu pada SKB 4 Menteri Tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi yang diteken Agustus 2020. Di dalam SKB tersebut, ditegaskan bahwa satuan pendidikan di zona kuning dan hijau berdasarkan Satgas Penanganan Covid-19, boleh melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap.

SKB tersebut menegaskan, sekolah boleh tatap muka jika pemerintah daerah sudah memberi izin melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, izin untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama harus mendapatkan izin dari kantor wilayah setempat yang juga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, telah menargetkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka mulai Juli 2021 di seluruh sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna menyukseskan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka (offline) adalah dengan menggelar vaksinasi Covid-19 terhadap pendidik dan tenaga pendidik.

"Target kami hingga akhir Juni, vaksinasi Covid-19 bagi lima juta pendidik dan tenaga pendidik selesai, sehingga pada tahun ajaran baru 2021/2022 atau pada minggu kedua dan ketiga Juli pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka," ucap Nadiem.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan faktor utama pembukaan sekolah mestinya persiapan infrastruktur dan protokol kesehatan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka pembelajaran tatap muka tidak disarankan dilakukan.

"KPAI berpendapat bahwa vaksinasi hanya faktor pendukung  dalam pertimbangan pemerintah membuka sekolah, karena faktor utamanya haruslah  persiapan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah," ujar Komisioner KPAI Bidang pendidikan, Retno Listyarti, Senin (22/3).

Tanpa penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan maka potensi sekolah menjadi kluster baru sangat besar. Jika guru sudah divaksinasi, namun peserta didik belum divaksinasi maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk.  

Retno mengatakan, kekebalan kelompok terbentuk jika jumlah yang divaksin mencapai 70-80 persen dari populasi. Sementara jumlah siswa bisa mencapai 1000 dengan guru hanya 70 orang, tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah.

Sementara dalam aplikasi pengisian penyiapan buka sekolah di laman Kemdikbud sampai dengan tahun 2021 baru diisi sekitar 50 persen sekolah yang mengisi dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut yang masuk kategori siap hanya sekitar 10 persen.

"Sementara data yang tidak berbeda juga didapat dari hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2020 terkait penyiapan buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi. Dari 49 sekolah tersebut, hanya 16,3 persen yang siap dan 83,7 persen belum siap," kata dia lagi.

Meskipun belum siap melengkapi infrastruktur dan protocol kesehatan, sejumlah sekolah di daerah pada Januari sudah buka sekolah tatap muka. Salah satunya di Nangroe Aceh Darussalam, sudah 20 persen sekolah dibuka, begitupun di Jawa Barat ada sekitar 2.500 sekolah sudah PTM secara terbatas. Sementara di Jawa Timur hampir 5.000 sekolah sudah PTM, meskipun baru tahap simulasi.