Inggris Ingin Saingi China di Indo-Pasifik

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Dokumen berisi kebijakan luar negeri pasca-Brexit menyebut Inggris keinginan ingin memperkuat pengaruhnya di negara-negara demokrasi di kawasan Indo-Pasifik. Pada saat sama mereka memelihara hubungan yang sudah kuat dengan Amerika Serikat (AS).

Dokumen setebal 100 halaman itu mengungkapkan kebijakan luar negeri Inggris terbesar setelah Perang Dingin tiga dekade lalu. Dokumen itu menempatkan Negeri Tiga Singa berhadap-hadapan dengan China.

Dokumen ini menetapkan bagaimana Perdana Menteri Boris Johnson membawa Inggris sebagai garda depan dalam upaya menopang tata dunia internasional berbasis kerja sama dan perdagangan. Dokumen itu menggambarkan Indo-Pasifik semakin menjadi pusat geopolitik dunia.

Di dokumen itu pemerintah Inggris menekankan pengerahan kapal induk ke kawasan tersebut. London juga mengumumkan kunjungan Johnson ke India pada bulan April mendatang setelah sempat tertunda.

Sejak menyelesaikan proses perpisahan dengan Uni Eropa pada akhir tahun lalu. Pemerintah Johnson berjanji dokumen yang berjudul 'Integrated Review' itu akan menunjukkan Inggris masih berpangaruh di panggung dunia dan menentukan era baru bagi negeri itu.  

"Saya sangat optimistis dengan posisi Inggris di dunia dan kemampuan kami meraih kesempatan yang akan datang," kata Johnson dalam pernyataan yang akan ia sampaikan pada parlemen, Selasa (16/3) ini.

Tahun ini Inggris akan menjalani peran yang cukup berpengaruh. Pertama menjadi tuan rumah pertemuan G7 bulan Juni dan kedua konferensi perubahan iklim COP26 di bulan November.

Dokumen itu akan diteliti dengan cermat apakah dapat terwujud menjadi langkah nyata. Bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikan retorika Johnson saat Inggris masih kesulitan dengan Brexit dan kian banyak warganya yang meninggal dunia karena Covid-19.

Hubungan Inggris dengan China yang akan menjadi perekonomian terbesar di dunia semakin memburuk atas isu campur tangan Beijing di Hong Kong. Inggris semakin vokal mengkritik praktik China yang mensubsidi perusahaan-perusahaannya.

London juga kerap mengungkapkan kekhawatiran mengenai investasi pengusaha Cina di Inggris. Selain itu pengerahan Kapal Induk Queen Elizabeth ke Indo-Pasifik akan memanaskan situasi di Laut Cina Selatan.

Integrated Review menyinggung tentang pentingnya kerja sama dengan AS sebagai komponen utama kebijakan luar negeri Inggris. Terutama untuk menjaga demokrasi, hak asasi manusia dan keamanan dari teroris.

London ingin membuat kesepakatan dagang baru dengan AS dan memastikan posisinya bagian dari prioritas kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden.