Jokowi: Vaksin Nusantara Harus Ikuti Kaidah Scientific

Presiden akan percepat produksi bila vaksin dalam negeri terbukti aman dan efektif.

Kementerian Pertanian
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Yudha Manggala P Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungan pemerintah terhadap vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di Tanah Air. Termasuk Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pengembangan vaksin dalam negeri menurutnya harus didukung demi mempercepat ketersediaan vaksin pada masa pandemi.

"Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di Tanah Air adalah Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung," kata Jokowi dalam keterangan persnya, Jumat (12/3).

Kendati demikian, ia menegaskan, vaksin yang dikembangkan harus memenuhi dan mengikuti kaidah scientific (ilmiah) dan keilmuan. Uji klinis yang dilakukan juga harus sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli.

"Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah keilmuan," kata dia.

Jokowi menekankan, persyaratan tahapan-tahapan tersebut penting dilakukan dan dipenuhi untuk membuktikan proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya," tambahnya.

Jokowi menyampaikan, jika seluruh tahapan tersebut sudah dilalui, maka pemerintah akan mempercepat proses produksi untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Kepala BPOM Penny K Lukito sebelumnya menyampaikan belum akan memberikan izin uji klinis tahap II terhadap vaksin sel dendritik atau Vaksin Nusantara yang diinisiasi oleh Terawan. Alasannya, belum ada pembahasan lebih lanjut antara BPOM dengan para peneliti terkait hasil uji klinis tahap I.

BPOM sudah meminta hasil uji klinis tahap I Vaksin Nusantara kepada para peneliti. Namun belum ada tanggapan cepat dari mereka. Meskipun begitu, BPOM dan peneliti Vaksin Nusantara sudah menyepakati waktu pembahasan kelanjutan vaksin ini pada 16 Maret mendatang.

Selain itu, BPOM juga mempertanyakan Vaksin Nusantara tersebut. Sebab dinilai ada aspek keamanan dan standar yang tidak dijalankan selama penelitiannya. Jika Vaksin Nusantara tak dapat menjawab profil khasiatnya, maka uji klinis tahap kedua tidak dapat dilanjutkan.

Sementara itu, tim peneliti mengatakan vaksin sel dendritik telah melalui uji klinis tahap I. Dalam proses tersebut, ada 31 subjek yang menjadi bagian dari penelitian.

Tim peneliti RSUP dr Kariadi Semarang Muchlis Achsan menyebut, tak ada efek samping berat yang ditimbulkan dalam uji klinis fase I. "Hasil yang dinilai berupa safety atau keamanan dengan melihat efek samping, efikasi atau manfaat perlindungan dan hasil imunogenitas," jelasnya.

 
Berita Terpopuler