Ingin Buktikan Kecurangan, Donald Trump Minta Surat Suara

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta surat suara sebelum pemilihan lokal di Florida. Menurut catatan dari situs web Pengawas Pemilihan Palm Beach County, surat suara itu telah dikirim pada akhir pekan lalu ke resor Mar-a-Lago, yang menjadi kediamannya secara permanen sejak 2019.

Dilansir CNN, permintaan Trump untuk meminta surat suara menjadi langkah terbaru dalam dugaan kecurangan pemilihan presiden 2020, yang membuat ia harus menerima kekalahan atas rival dari Partai Demokrat Joe Biden dan tak dapat melanjutkan masa jabatan sebagai Presiden AS. Sebelumnya, miliarder ini juga pernah meminta surat suara untuk pemilihan utama di Florida yang dilaksanakan pada Agustus tahun lalu. 

Pada bulan-bulan terakhir sebelum pemilihan presiden AS 2020 dilaksanakan, Trump mengklaim bahwa pemungutan suara melalui surat penuh dengan penipuan dan sasaran empuk terjadinya campur tangan asing. Serangan-serangan itu menurut pria berusia 74 tahun ini membuat Partai Republik yang mengusungnya akan dirugikan. 

"Dengan Universal Mail-In Voting (bukan Absentee Voting, yang bagus), 2020 akan menjadi Pemilu yang paling tidak akurat dan penipuan terbesar terjadi dalam sejarah. Ini akan sangat memalukan bagi AS," ujar Trump pada Juli 2020 melalui jejaring sosial Twitter.

Saat itu, Trump juga mengatakan agar pemilihan umum ditunda hingga seluruh warga AS bisa memilih dengan baik, aman, dan selamat. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pemungutan suara melalui surat data mengarah pada kecurangan. 

Kecurangan surat suara sangat jarang terjadi karena negara bagian memiliki sistem dan proses untuk mencegah pemalsuan dan penipuan pemilih. Sebelumnya, Trump pernah menyatakan bahwa Florida menjadi salah satu negara bagian yang memiliki sistem pemungutan suara yang aman. 

Saat ditanyakan mengenai kontradiksi dari pernyataan itu, Trump menyiratkan bahwa negara-negara bagian yang dipimpin oleh politisi dari Partai Republik dengan program pemungutan suara yang ada aman. Namun, sebaliknya negara-negara yang dipimpin oleh politisi Partai Demokrat yang membangun atau memperluas pemungutan suara selama pandemi virus corona jenis baru (Covid-19) tidak.