AS Pertahankan Klaim China Lakukan Genosida terhadap Uighur

Pemerintahan Joe Biden mendukung penilaian pemerintahan Donald Trump soal China

EPA-EFE/KEVIN DIETSCH
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mempertahankan penilaian tentang adanya genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, China.
Rep: Kamran Dikarma Red: Nur Aini

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mempertahankan penilaian tentang adanya genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, China. Pemerintahan Donald Trump sebelumnya telah menyatakan adanya tindakan demikian.

Baca Juga

"Kami tidak mengetahui bahwa kekejaman (terhadap Muslim Uighur) telah berakhir," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam konferensi pers pada Selasa (9/3), dikutip laman Anadolu Agency.

Dia ingat Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mantan menteri luar negeri Mike Pompeo telah sepakat bahwa genosida telah terjadi di Xinjiang. "Kami benar-benar mendukung (penilaian Pompeo soal adanya genosida di Xinjiang)," ujar Price.

Hal itu menjadi alasan mengapa pemerintahan Biden mempertahankan penilaian terkait Xinjiang. "Kami tidak melihat apa pun yang akan mengubah penilaian kami," kata Price.

Pada 19 Januari, sesaat sebelum pemerintahan Donald Trump berakhir, Pompeo merilis penilaian perihal kondisi Muslim Uighur di Xinjiang. Ia mengatakan China melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perlakuannya kepada Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang. "Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara partai China," kata Pompeo kala itu.

 

Dalam forum Dewan HAM PBB yang digelar Februari lalu, menteri luar negeri dari beberapa negara Barat sangat menyoroti dugaan penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Mereka mendesak China agar membuka akses penyelidikan independen ke wilayah tersebut.

Beijing mengkritik tajam negara-negara terkait karena menggunakan forum Dewan HAM PBB untuk melayangkan tuduhan tak berdasar terhadapnya. Mereka juga dianggap mengintervensi urusan dalam negerinya. Namun, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan negaranya membuka diri untuk PBB jika ingin menyelidiki dugaan adanya kerja paksa dan genosida terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Dia menekankan tidak ada praktik demikian di wilayah tersebut.

“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (PBB) untuk mengunjungi Xinjiang," kata Wang saat berbicara di Dewan HAM PBB pada Senin (22/2). 

 
Berita Terpopuler