Tiga Game Changer Ini Bantu Pulihkan Ekonomi Indonesia

Pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi untuk menarik dana investor.

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Pemulihan ekonomi nasional. Ilustrasi
Rep: Novita Intan Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan, Indonesia memiliki tiga game changer atau pengubah situasi untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada tahun ini baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Pertama, program vaksinasi sebagai bentuk intervensi kesehatan mengingat krisis kesehatan ini telah mempengaruhi berbagai sektor.

Baca Juga

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, intervensi kesehatan sebab permasalahan yang dihadapi sekarang sangat berat.  ”Ini bukan hanya masalah ekonomi tapi ini adalah masalah kesehatan yang menjadi masalah ekonomi, sehingga pada dasarnya kita harus campur tangan di bidang kesehatan," ujarnya saat acara Webinar MNC Group Investor Forum 2021 secara virtual, Selasa (2/3).

Suahasil menegaskan, kesehatan merupakan bidang yang harus diintervensi sesegera mungkin melalui vaksinasi gratis, gerakan 3M & 3T. Selain itu, perlu ada perbaikan fasilitas kesehatan dan kesiapan peralatannya.

Vaksinasi gratis sudah berlangsung di Tanah Air sejak awal Januari 2021. Pemerintah menargetkan 185,55 juta orang yang akan divaksin untuk mencapai herd immunity.

Suahasil menyebut, vaksin menjadi harapan besar bangsa Indonesia maupun berbagai negara belahan dunia. "Saat ini, sekitar 102 negara sedang berlomba melakukan vaksin untuk mencapai herd immunity global," ucapnya.

Game changer kedua, sambung dia, yakni alat ketahanan dan pemulihan yang ditopang oleh kebijakan fiskal. Alat ketahanan dan pemulihan yang dimaksud yakni program perlindungan sosial dan dukungan keberlanjutan dunia usaha. Adapun program perlindungan sosial diberikan kepada 40 persen masyarakat termiskin dan kelompok rentan. 

Kemudian program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, kartu pra kerja, diskon listrik, dan kuota internet akan diberikan kepada kelompok tersebut.

"Kita masih memiliki tekanan pada konsumsi dan investasi. Tidak peduli berapa banyak investasi tapi kita masih memiliki masalah dalam permintaan dan inflasi masih sangat rendah," ucapnya.

Oleh sebab itu, Suahasil menyatakan pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen stimulus fiskal karena disusun secara fleksibel yang salah satunya alokasi untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

 

Sementara dukungan keberlanjutan dunia usaha diberikan dengan fokus utama UMKM. Namun, beberapa korporasi juga akan mendapat dukungan begitu pula akan ada program prioritas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, reformasi struktural. Suahasil menilai, Indonesia harus bisa keluar dari pandemi dengan lingkungan ekonomi yang berbeda dari sebelumnya. 

"Itu mengapa kami melakukan reformasi struktural meski di tengah Covid-19. Pemerintah tetap konsisten untuk melanjutkan reformasi meskipun terdapat krisis pandemi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, reformasi struktural sangat penting untuk dilakukan agar saat pandemi telah selesai Indonesia memiliki lingkungan ekonomi yang berbeda.

"Kita harus baik dalam kesehatan, kita harus bertahan dan sembuh tetapi kita tidak hanya bertahan. Kita harus keluar dari pandemi ini dengan lingkungan ekonomi yang berbeda. Kita harus meningkatkan ekonomi cara kerja," jelasnya.

Adapun salah satu langkah dalam mempercepat reformasi struktural dilakukan melalui pembentukan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Maka demikian, tantangan pembangunan nasional bisa segera terjawab seperti menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, reformasi kebijakan, pengembangan lembaga pengelola investasi, dan perbaikan kemudahan berbisnis.

"Kita harus merestrukturisasi, mereformasi struktur ekonomi. Tentu penting untuk bertahan hidup dan selamat, tetapi sangat penting untuk melakukan reformasi," tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah turut membentuk sovereign wealth fund (SWF) yakni Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang diharapkan mampu menarik investor.

"Ini untuk membangun Indonesia dengan mengoptimalkan aset dan investasi, terlebih dahulu dari investasi swasta. Sektor swasta sangat penting dalam SWF," ucapnya.

 
Berita Terpopuler