Filipina Perpanjang Karantina Parsial
Filipina mencatat infeksi dan kematian Covid-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara.
REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperpanjang karantina parsial di ibu kota Manila dan sejumlah provinsi hingga akhir Maret. Filipina telah melakukan karantina terlama dan cukup ketat karena pandemi Covid-19.
Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan, karantina sebagian akan diperpanjang di Manila, Davao, dan Baguio di utara Filipina. Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian Filipina. Terlebih, Filipina mencatat kasus infeksi dan kematian akibat virus corona tertinggi kedua di Asia Tenggara.
Karantina tersebut akan membatasi operasi bisnis dan transportasi umum. Keputusan perpanjangan penguncian menyusul laporan 2.651 infeksi virus baru, yang menjadi peningkatan harian tertinggi dalam lebih dari empat bulan.
Meskipun ada seruan untuk lebih membuka kembali ekonomi, Duterte berjanji mempertahankan pembatasan di daerah yang berisiko sampai vaksinasi massal dimulai.
Filipina akan menjadi negara regional terakhir yang menerima pengiriman vaksin pertamanya. Sebanyak 600 ribu dosis vaksin Sinovac Biotech yang disumbangkan oleh China akan dikirimkan ke Filipina pada Ahad (28/2). Filipina memprioritaskan vaksinasi Covid-19 untuk petugas kesehatan dan pasukan keamanan.
Sebelumnya, Filipina mengizinkan ribuan petugas kesehatan untuk bekerja di Inggris dan Jerman dengan syarat kedua negara itu sepakat menyumbangkan vaksin Covid-19. Filipina telah melonggarkan larangan untuk menempatkan petugas kesehatan ke luar negeri, dengan membatasi pengiriman tenaga medis profesional menjadi 5.000 per tahun.
Direktur Biro Urusan Internasional Kementerian Tenaga Kerja Filipina, Alice Visperas mengatakan, Filipina terbuka untuk mencabut pembatasan pengiriman tenaga medis ke luar negeri. Namun sebagai imbalannya, Filipina meminta kepada Inggris dan Jerman untuk mengirimkan vaksin Covid-19. Vaksin tersebut akan disuntikkan kepada ratusan ribu warga Filipina yang kembali dari luar negeri.
"Kami sedang mempertimbangkan permintaan mencabut pembatasan sesuai dengan kesepakatan," ujar Visperas.
Perawat kesehatan yang bekerja di luar negeri memberikan pemasukan kepada Filipina lebih dari 30 miliar dolar AS per tahun melalui remitansi, yang sangat penting bagi perekonomian negara. Kedutaan Besar Inggris di Manila tidak menanggapi permintaan komentar terkait barter tersebut.
Pada 2019, hampir 17 ribu perawat Filipina menandatangani kontrak kerja di luar negeri. Sekretaris Jenderal Filipino Nurses United Jocelyn Andamo mengatakan telah berjuang mencabut larangan penempatan tenaga medis ke luar negeri. Selama ini, tenaga medis harus menghadapi kondisi kerja yang buruk dan gaji rendah di dalam negeri.
"Kami muak dengan bagaimana perawat dan petugas kesehatan diperlakukan oleh pemerintah sebagai komoditas atau produk ekspor," ujar Andamo.