Hamas Peringatkan Israel tak Campuri Pemilu Palestina
Hamas menyebut intervensi dapat menyebabkan penundaan pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok Hamas telah memperingatkan Israel agar tidak mencampuri penyelenggaraan pemilu nasional Palestina. Hamas menyebut intervensi dapat menyebabkan penundaan.
Dilaporkan laman Anadolu Agency, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada Jumat (26/2), mengecam campur tangan Israel dalam proses pemilu Palestina. Dia menyoroti penangkapan kandidat Hamas dan mengancam agar mereka tidak mencalonkan diri dalam pemilu nasional Palestina.
Pasukan Israel telah menahan sejumlah pemimpin senior Hamas dalam penggerebekan di Tepi Barat selama beberapa pekan terakhir. Itu adalah upaya yang dilakukan Israel untuk mencegah mereka maju dalam kontestasi pemilu. Sementara, kandidat Hamas lainnya telah diancam petugas intelijen Israel dengan penjara jika mereka ikut dalam pemilu.
Hamas meminta Otoritas Palestina mengambil tindakan di tingkat lokal, regional, dan internasional untuk menghentikan intervensi Israel. Dengan demikian, para kandidat dapat dengan bebas berpartisipasi dalam kontestasi pemilu.
Hamas menekankan pentingnya menaati jadwal perhelatan pemilu yang telah ditetapkan. Menurutnya, setiap kemunduran dalam komitmen menggelar pemilu dapat menimbulkan risiko serta dampak yang lebih besar.
Sebanyak 2,6 juta warga Palestina telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilu parlemen dan presiden yang bakal diselenggarakan pertengahan tahun ini. Itu merupakan pemilu nasional pertama dalam 15 tahun.
Komite Pemilihan Pusat Palestina, jumlah telah terdaftar mewakili 93,3 persen warga yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu. "Jumlah ini mencerminkan keinginan warga Palestina untuk ikut serta dalam pemilihan," katanya seraya mencatat bahwa pendaftaran dilakukan tanpa kendala, dilaporkan laman Middle East Monitor pada 18 Februari lalu.
Faksi-faksi politik Palestina telah setuju menggelar pemilu legislatif dan presiden seperti yang sudah dijadwalkan Presiden Mahmoud Abbas. Hal itu disimpulkan dalam pertemuan dua hari di Kairo, Mesir, pada 8 dan 9 Februari lalu. Pemilu legislatif Palestina dijadwalkan digelar pada 22 Mei mendatang. Sementara pemilihan presiden ditetapkan pada 31 Juli.