China Undang PBB Datang ke Xinjiang

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- China menolak apa yang mereka sebut sebagai "serangan fitnah" tentang kondisi Muslim Uighur di Xinjiang. Hal itu diungkapkan ketika Eropa dan Turki menyuarakan keprihatinan dan menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki akses ke wilayah Xinjiang. 

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bahwa, China telah mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum. Xinjiang kini menikmati "stabilitas sosial dan perkembangan yang baik" setelah empat tahun tanpa "kasus teroris". Wang mengatakan, ada 24 ribu masjid di Xinjiang dan semua orang dari kelompok etnis mendapatkan hak-hak buruh.

“Fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang. Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka, itu hanya hype yang jahat dan didorong secara politik dan tidak bisa jauh dari kebenaran," ujar Wang.

Sebelumnya, aktivis dan pakar hak asasi manusia PBB mengatakan, setidaknya 1 juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang. China berulang kali menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa kamp-kamp itu adalah tempat untuk memberikan pelatihan kejuruan, yang bertujuan melawan ekstremisme. Atas tekanan tersebut, Wang mengundang PBB untuk datang ke Xinjiang dan melihat kondisi sebenarnya di wilayah itu.

"Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang," ujar Wang. 

Negara-negara Barat telah menuding bahwa China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendukung keputusan pemerintahan sebelumnya yang menyatakan bahwa China telah melakukan genosida dan akan membebankan biaya pada China.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengecam penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi yang katanya terjadi terhadap orang Uighur dalam "skala industri" di Xinjiang. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa "penahanan sewenang-wenang terhadap etnis minoritas seperti Uighur di Xinjiang atau tindakan keras China terhadap kebebasan sipil di Hong Kong" membutuhkan perhatian. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengharapkan ada dari China tentang masalah ini dan menyerukan untuk melindungi hak-hak orang Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang.