Muslim Jadi Korban Rusuh 2020, HRW Salahkan India

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Organisasi non-pemerintah yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Watch (HRW) pada Jumat menuduh pemerintah India mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang mendiskriminasi kelompok minoritas, salah satunya Muslim. 

Laporan HRW muncul sebelum 23 Februari yang menandai kerusuhan di New Delhi tahun lalu. Akibat kerusuhan tersebut, 53 orang tewas dan 40 orang di antaranya adalah Muslim. Kekerasan terjadi setelah protes dimulai terhadap Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan India (CAA) yang disahkan pada 2019 yang mengecualikan Muslim.

Undang-undang itu memberikan kewarganegaraan kepada setidaknya enam minoritas dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang berimigrasi ke India hingga 31 Desember 2014.

"Alih-alih melakukan penyelidikan yang kredibel dan tidak memihak termasuk tuduhan Partai Bharatiya Janata (BJP),  pemimpin BJP menghasut kekerasan dan pejabat polisi agar terlibat dalam serangan. Pihak berwenang telah menargetkan aktivis dan penyelenggara protes," kata laporan itu, dilansir The Muslim News, Ahad (21/2).

"Pihak berwenang akhir-akhir ini menanggapi protes massa lainnya yang menuduh pengunjuk rasa minoritas Sikh dan membuka penyelidikan atas dugaan afiliasi mereka dengan kelompok separatis," tambahnya. 

Ketika Anadolu Agency menghubungi Juru Bicara BJP...

Ketika Anadolu Agency menghubungi Juru Bicara BJP, Syed Shahnawaz Hussain untuk menanggapi Laporan HRW 2021, dia menolak dan mengatakan, "Saya belum melihat laporannya.."

Direktur HRW Asia Selatan, Meenakshi Ganguly, mengatakan Perdana Menteri India, Narendra Modi tidak hanya gagal melindungi Muslim dan minoritas lainnya tapi juga memberikan perlindungan politik dan penyamaran untuk kefanatikan.

Meskipun kekerasan di New Delhi telah mengikuti protes damai oleh orang India dari semua agama, para pemimpin BJP berusaha mendiskreditkan pengunjuk rasa, terutama Muslim. Mereka menuduh Muslim berkonspirasi melawan kepentingan nasional. Sejak Modi berkuasa pada 2014, berbagai tindakan legislatif dan lainnya telah diambil seperti melegitimasi diskriminasi terhadap agama minoritas dan memungkinkan kekerasan nasionalisme Hindu.

“Tindakan ini melanggar hukum domestik dan kewajiban India berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau agama, dan mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada penduduk,” kata HRW.

“Pemerintah India juga berkewajiban untuk melindungi agama dan populasi minoritas lainnya serta menuntut secara penuh dan adil mereka yang bertanggung jawab atas diskriminasi,” tambahnya.

Menurut Aktivis dan Sekretaris dari All India Progressive Women's Association, Kavita Krishnan, pemerintah India menargetkan kelompok minoritas. "Ada sejumlah kasus seperti itu yang kami lihat setiap hari yang sasarannya adalah Muslim, Sikh, dan Kristen,” kata Krishnan seraya menyalahkan Modi.

Krishnan menyebut dalam enam tahun terakhir, kasus tersebut meningkat. Kasus terbaru, yakni pernikahan beda agama antara wanita Hindu dengan lelaki Muslim atau Kristen menjadi sangat sulit.

Sumber: muslimnews