Sekjen PBB: Distribusi Vaksin Covid-19 tidak Merata

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengkritik distribusi vaksin Covid-19 yang "sangat tidak merata dan tidak adil". Menurutnya, hanya 10 negara yang telah menjalankan 75 persen program vaksinasi dan 130 negara belum menerima satupun dosis vaksin. 

“Pada saat kritis ini, pemerataan vaksin merupakan ujian moral terbesar di hadapan masyarakat global,” ujar Guterres, dilansir Aljazirah, Kamis (18/2).

Guterres menyerukan rencana vaksinasi global dan mendesak negara-negara yang memiliki kekuatan untuk memastikan distribusi vaksin yang adil. Para ilmuwan, produsen vaksin dan mereka yang dapat mendanai upaya tersebut diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan semua orang di setiap negara mendapatkan inokulasi secepatnya. 

Guterres selanjutnya meminta kelompok G20 membentuk gugus tugas darurat untuk mendorong perusahaan farmasi dan pelaku industri serta logistik bekerja sama dalam distribusi vaksin Covid-19. Menurut dia, G7 memiliki industri teratas yang dapat "menciptakan momentum untuk memobilisasi sumber daya keuangan yang diperlukan".

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mendesak DK PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata di zona konflik sehingga memungkinkan pengiriman vaksin Covidd-19. Inggris mengatakan, lebih dari 160 juta orang berisiko tak mendapatkan vaksinasi virus corona karena berada di wilayah, termasuk Yaman, Suriah, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.

Baca juga : Dino Patti Djalal Kembali Dilaporkan ke Polisi

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward mengatakan, gencatan senjata dapat digunakan agar distribusi vaksin Covid-19 dapat masuk ke daerah-daerah konflik. Dia merujuk pada gencatan senjata selama dua hari dalam pertempuran di Afghanistan pada 2001. Selama gencatan senjata tersebut, sekitar 35 ribu pekerja kesehatan dan sukarelawan dapat melakukan vaksinasi polio terhadap 5,7 juta anak di bawah usia lima tahun.

“Organisasi kemanusiaan dan badan-badan PBB membutuhkan dukungan penuh dari dewan untuk dapat melakukan pekerjaan yang kami minta mereka lakukan,” kata Woodward. 

Woodward mengatakan, Inggris mendukung pencadangan 5 persen dosis COVAX sebagai penyangga "upaya terakhir" untuk memastikan bahwa populasi berisiko tinggi memiliki akses ke vaksin Covid-19. Pada Selasa (16/2), Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan Meksiko akan menekankan pentingnya akses yang sama bagi semua negara terhadap vaksin Covid-19. Dia mengkritisi negara-negara produsen vaksin memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi, sementara negara-negara Amerika Latin mengalami masalah dalam mendapatkan vaksin.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menginisiasi program COVAX yang bertujuan untuk membeli dan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin. Namun program ini gagal mencapai tujuan karena pada saat yang sama negara-negara kaya mulai mendistribusikan vaksin Covid-19. Sebagian besar negara berkembang dalam beberapa pekan terakhir cenderung memilih untuk membeli vaksin dari perusahaan swasta ketimbang ikut dalam program COVAX. 

Virus corona telah menginfeksi lebih dari 109 juta orang dan menewaskan sedikitnya 2,4 juta di dunia. Banyak negara yang belum memulai program vaksinasi, dan bahkan negara-negara kaya menghadapi kekurangan dosis vaksin karena para produsen sedang berupaya untuk meningkatkan produksi.