Layanan BPJS Kesehatan yang Kini Makin Prima

Peserta akui layanan kesehatan yang bekerja sama BPJS Kesehatan mudah didapatkan

BPJS Kesehatan
Program JKN-KIS Presiden Joko Widodo. Kontribusi nyata Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) juga terlihat dari beberapa indikator. Berdasarkan riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), program JKN-KIS semakin banyak mencegah orang jatuh miskin dari tahun ke tahun.
Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setiap tahunnya selalu berkomitmen untuk memperbaiki layanan. Perbaikan terus dilakukan, baik bersifat administrasi kepesertaan, keterbukaan informasi, penanganan keluhan, hingga kemudahan dalam pelayanan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

Upaya terus-menerus dalam meningkatkan layanan itu kini berbuah. Dampak langsung dirasakan masyarakat ketika merasakan layanan yang diterima.

Salah seorang peserta BPJS Kesehatan, Fitrayani (26 tahun), mengaku banyak menerima manfaat dari layanan BPJS Kesehatan. Berdasarkan pengalamannya, menggunakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mudah didapatkan.

Ia juga merasa tenang karena memiliki asuransi kesehatan dengan biaya premi yang terjangkau. "Positifnya, saya menggunakan pelayanan dan fasilitas kesehatan dari level ringan hingga berat tanpa membebankan biaya secara mendadak," kata Fitrayani kepada Republika, pekan lalu.

Fitrayani yang bekerja sebagai karyawan swasta ini berharap ke depannya BPJS Kesehatan akan lebih banyak memperbaiki sistem administrasi. Selain itu, ia juga menyarankan agar ada perluasan kebu­tuhan RS sehingga pasien tidak menumpuk pada satu fasilitas kesehatan saja.

Sementara itu, peserta BPJS Kesehatan lainnya, Valdy (25), mengatakan, menggunakan jaminan ini sangat membantu bagi masyarakat yang perlu melakukan kontrol secara rutin ke RS. Para peserta pun bisa mendapatkan obat dengan mudah menggunakan BPJS Kesehatan.

Valdy yang merupakan mahasiswa salah satu universitas negeri di Jakarta ini berharap ke depannya akan makin banyak pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya yang ia sarankan adalah penyakit yang diakibatkan oleh self-harming.

"Bisalah dengan skema pengurangan biaya sebesar 50 persen lah, atau pemotongan di mana pihak BPJS sama pasien­nya nggak merasa keberatan," kata dia.

Ia juga mendorong agar BPJS Kesehatan bisa memperluas cakupannya, khusus­nya di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Masyarakat yang kurang mampu mengurus berkas BPJS Kesehatan juga sebaiknya dibantu dan dipermudah dengan teknologi.

Berbagai respons positif peserta tersebut memang tak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam mem­perbaiki layanan secara terus-menerus. Buah manis dari kerja keras selama bertahun-tahun itu kini dirasakan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2020, BPJS Kesehatan mencatatkan neraca surplus Rp 18,7 triliun. Arus kas yang sehat ini pasti akan berimbas pada peningkatan kualitas layanan. 

BPJS Kesehatan bersama berbagai pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan atas pemberian layanan kepada peserta di fasyankes. Fasilitas kesehatan juga diharapkan terus konsisten memberikan layanan yang ber­kualitas tanpa melakukan tindakan penyim­pangan.

Semua itu bermuara pada kian membaiknya indikator-indikator pelayanan. Pada 2020, angka kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan program JKN-KIS naik dibandingkan tahun sebelum­nya.

Untuk angka kepuasan peserta, pada 2019 memperoleh angka 80,1 persen, pada 2020 naik menjadi 81,5 persen. Sedangkan untuk kepuasan fasilitas kesehatan meningkat menjadi 81,3 persen di tahun 2020 dari angka 79,1 persen di tahun 2019.

Manfaat JKN-KIS

Kontribusi nyata Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) juga terlihat dari beberapa indikator. Berdasarkan riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), program JKN-KIS semakin banyak mencegah orang jatuh miskin dari tahun ke tahun.

Pada 2016, program JKN-KIS menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Jumlah tersebut naik menjadi 8,10 juta orang di tahun 2019.

Data ini menunjukkan dampak luar biasa yang mencegah orang jatuh miskin sekaligus menurunkan ketimpangan dalam jumlah yang sangat signifikan dalam kurun waktu tiga tahun. Tak hanya itu, di hasil riset yang sama, di indikator penciptaan lapangan kerja, Program JKN-KIS juga menunjukkan kontribusinya. 

Pada tahun 2016, lapangan kerja yang tercipta sebanyak 2,09 juta orang. Jumlah ini naik menjadi 3,17 juta orang di tahun 2019.

Kenaikan juga terjadi di beberapa indi­kator lain seperti menggerakkan ekonomi, di mana PDB per kapita pada 2016 sebesar Rp 1 juta per tahun menjadi Rp 1,1 juta per tahun di tahun 2019. Masih di hasil riset yang sama, Program JKN-KIS juga terbukti meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga meningkat­kan angka harapan hidup.

Selain dari segi pelayanan, BPJS Kesehatan juga melakukan inovasi untuk meng­optimalkan administrasi kepesertaan. 

 

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, kanal-kanal digital baru diluncurkan untuk meningkatkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan dari masyarakat.

Beberapa kanal-kanal yang menjadi andalan BPJS Kesehatan adalah Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA). "Melalui berbagai kanal berbasis digital, peserta dapat mengakses layanan yang bersifat administratif tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan," kata Iqbal.

Selama pandemi, pemanfaatan layanan administratif melalui kanal digital meng­alami kenaikan yang cukup signifikan. Iqbal menjelaskan, hingga Agustus 2020, aplikasi Mobile JKN sudah digunakan oleh 9,9 juta peserta JKN-KIS.

"Perubahan lokasi FKTP dan per­ubahan alamat peserta JKN-KIS adalah fitur-fitur di Mobile JKN yang paling ba­nyak dimanfaatkan penggunaannya," kata Iqbal menambahkan.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga dirasakan di fasilitas kesehatan.Di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) telah menerapkan konsultasi dokter tanpa tatap muka melalui Mobile JKN Faskes.

BPJS Kesehatan bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) juga melakukan sinergi untuk meningkatkan pelayanan. Pada lingkup Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (FKRTL) BPJS Kesehatan berfokus pada hal-hal yang sering menjadi aduan peserta.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai, prestasi dewan direksi BPJS Kesehatan di akhir periodenya sudah ba­gus, yaitu menghasilkan neraca yang sur­plus. Ia optimistis, sistem JKN-KIS di Indo­nesia akan terus menjadi lebih baik ke de­pannya. "Jadi, dewan direksi sekarang sudah baik menutup periodenya. Harus ditingkatkan oleh dewan direksi ke depan," kata Timboel.

 

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan BPJS Kesehatan saat ini, menurut Timboel, harus terus dilakukan ke depannya. Ia menga­takan, masalah akan terus datang. Namun, apa yang sudah terjadi harus diperbaiki dan masalah yang akan datang harus bisa diselesaikan. "Jadi, memper­baiki secara terus-menerus," kata Timboel menegaskan. 

 
Berita Terpopuler