AS Hapus Pemberontak Houthi di Yaman dari Daftar Teroris
Tindakan penghapusan diperlukan karena situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Joe Biden pada Jumat (12/2) secara resmi mencabut penetapan kelompok pemberontak Houthi di Yaman sebagai teroris di hari-hari memudarnya kepemimpinan Donald Trump.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan tindakan itu akan efektif berlaku sejak 16 Februari, dia menambahkan langkah itu dilakukan karena "situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman."
"Kami telah mendengarkan peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok kemanusiaan, dan anggota Kongres bahwa penetapan tersebut dapat berdampak buruk pada akses Yaman ke komoditas dasar seperti makanan dan bahan bakar," kata Menlu AS.
"Pencabutan itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan AS yang relevan tidak menghalangi bantuan kepada mereka yang sudah menderita krisis kemanusiaan terburuk di dunia," tambah dia.
Sementara kelompok itu sendiri dihapus dari daftar hitam teroris, tiga pemimpin utamanya - Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi, dan Abdullah Yahya al-Hakim - akan tetap diberi sanksi terpisah.
Mike Pompeo, pendahulu Blinken, mengatakan langkah itu bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban kelompok pemberontak atas tindakan terorisnya, termasuk serangan lintas batas yang mengancam populasi sipil, infrastruktur dan pengiriman barang dagangan.
Houthi adalah otoritas de facto di seluruh negara itu, dan PBB serta kelompok bantuan kemanusiaan berulang kali memperingatkan bahwa menempatkan kelompok itu sebagai organisasi teroris dapat menghalangi distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan di tengah kondisi bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Kepala bantuan PBB Mark Lowcock mengatakan pada 14 Januari keputusan itu akan mendorong negara miskin itu ke dalam "kelaparan skala besar yang belum pernah kita lihat selama hampir 40 tahun."
Lowcock mengatakan rencana pemerintahan Trump untuk memberikan izin khusus bagi kelompok-kelompok kemanusiaan untuk menghindari sanksi tidak akan cukup untuk membendung dampak kemanusiaan dari daftar hitam.