Eropa Desak Iran Berhenti Produksi Uranium

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Negara-negara kuat Eropa pada Jumat (12/2) mengkritik Iran karena memproduksi logam uranium yang melanggar kesepakatan nuklir 2015, juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Dalam pernyataan gabungan, Inggris, Jerman, dan Prancis mengingatkan bahwa Iran telah berkomitmen untuk tidak terlibat dalam produksi logam uranium dan melakukan penelitian metalurgi uranium selama 15 tahun.

"Iran tidak memiliki pembenaran sipil yang kredibel untuk kegiatan ini, yang merupakan langkah kunci dalam pengembangan senjata nuklir," kata mereka.

“Kami sangat mendesak Iran untuk menghentikan kegiatan ini tanpa penundaan dan tidak mengambil langkah baru yang tidak sesuai pada program nuklirnya. Iran merusak kesempatan bagi diplomasi baru untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan JCPOA," ungkap mereka lagi.

Badan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Iran memproduksi logam uranium untuk merancang jenis bahan bakar yang lebih banyak untuk reaktor penelitian.

Tiga kekuatan Eropa telah berulang kali mendesak Teheran untuk kembali mematuhi JCPAO sepenuhnya, meski mantan Presiden AS Donald Trump mengambil keputusan pada 2018 untuk menarik diri dari perjanjian tersebut.

Iran mulai memangkas komitmennya pada kesepakatan nuklir sebagai pembalasan atas penarikan sepihak AS dari perjanjian tersebut, dan meningkatkan aktivitasnya dalam beberapa pekan terakhir untuk meningkatkan tekanan pada Presiden AS yang baru Joe Biden.

Biden mengisyaratkan bahwa AS bersedia untuk bergabung kembali dengan perjanjian itu, tetapi mereka juga bersikeras bahwa Teheran pertama harus sepenuhnya mematuhi perjanjian tersebut.

Selain AS dan tiga negara utama Eropa, China dan Rusia adalah pihak penandatangan lain dari perjanjian nuklir tersebut, yang memperkirakan akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai imbalan Teheran setuju untuk membatasi aktivitas nuklirnya untuk tujuan sipil.