5 Strategi KPCPEN Hadapi Covid-19, Fokus Masih Kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk memitigasi pandemi Covid-19 dan juga melanjutkan pemulihan ekonomi nasional dengan mengutamakan pada penanganan kesehatan.  

Untuk itu, Airlangga menambahkan, pemerintah memiliki lima strategi utama. Pertama, penurunan penyebaran kasus Covid-19, yaitu dengan pembatasan ketat dengan PPKM Mikro. Kebijakan ini menerapkan pengendalian di sektor hulu, dengan memaksimalkan, testing, tracing, dan treatment, isolasi pasien positif dan kontak erat. 

Selain itu pula membatasai mobilitas masyarakat dengan memberikan dukungan kebutuhan pokok, seperti beras dan masker di daerah yang zonanya merah. Tentunya pemerintah juga menyediakan tes antigen di tingkat puskesmas.  

“Upaya ini sebagai bentuk komitmen pemerintah agar tingkat kesembuhan di level permukiman dapat meningkat,” kata Menko Airlangga dalam Safari Diskusi Kampus dengan mengangkat tema ‘Strategi Penanggulangan Covid-19 dalam Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional’ yang diselenggarakan Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Universitas Jenderal Soedirman, Kota Purwokerto, Kamis (11/2).  

Kedua, pemerintah juga berupaya dalam peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan hingga tingkat desa. 

“Pemerintah memberikan dukungan terhadap sektor penunjang kesehatan, seperti alat pelindung diri, sarana prasarana, dan alat kesehatan untuk mendorong kepercayaan masyarakat dan tentu meningkatkan aktivitas ekonomi dan untuk penanganan Covid-19 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 619,83 triliun,” jelasnya. 

Ketiga, sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19, pemerintah juga melaksanakan vaksinasi yang menjadi game changer yang bisa dipercepat dan diberikan secara gratis agar terciptanya herd immunity. 

“Per 9 Februari jumlah dosis vaksin yang disuntikan sebesar 850.206 atau 57 persen dari jumlah target sasaran. Kemudian dosis kedua akan terus dilanjutkan sampai nantinya menyelesaikan sebanyak target 1,5 juta jumlah sasaran,” ucap Menko Airlangga. 

Keempat, kata Menko Airlangga, akan dilakukan pemberian bantuan sosial dan dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM).  

Kelima, yakni program prioritas padat karya yang akan dilakukan sepanjang tahun 2021 dan program peningkatan konsumsi serta investasi.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Raden Pardede, mengatakan terjadi lonjakan kasus baru Covid-19 di Indonesia setiap adanya periode liburan panjang. Menurutnya, hal ini mengindikasikan kurangnya kedisiplinan masyarakat terhadap protokol Kesehatan di tengah pandemi. 

“Tanpa operasi yustisi, kalau kita mengandalkan protokol kesehatan, kesadaran masyarakat rasanya belum berhasil. Namun saat pemberlakuan PPKM, kasus Covid-19 mengalami penurunan meski belum signifikan” ujarnya.  

Oleh karena itu, jelasnya, penerapan PPKM berskala mikro sampai pada level RT dan RW dan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, sampai tingkat terkecil, dengan ditambah dengan adanya pos jaga hingga pedesaan diharapkan mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19. 

Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Slamet Rosyadi, mengatakan masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia mengakibatkan roda perekonomian bergerak lambat. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan modal sosial politik dalam penanganan pandemi. Karena ini adalah elemen penting dalam pembangunan sosial ekonomi. 

“Pemanfaatan modal sosial politik menjadi penting untuk peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan Covid-19 melalui pemberian sosialisasi ataupun informasi mengenai 3 M, juga informasi lainnnya oleh tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dibandingkan aparat yang tidak dikenal dekat oleh masyarakat,” ujarnya. 

Terlebih, katanya, dalam hasil survei terkait keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi ini masih sekitar 52,6 persen per Juli 2020. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk secepatnya menggandeng tokoh masyarakat untuk meningkatkan trust masyarakat 

Dalam diskusi ini juga hadir Siswanto, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Purbalingga yang mengatakan bahwa wilayahnya mampu menekan angka penyebaran covid-19. Hal ini merujuk pada data dari total jumlah penduduk (sensus 2020) sebanyak 998.561 jiwa, ada 4.692 orang terkonfirmasi positif covid 19 dan 83.2 persen (3.907) dinyatakan sembuh.  

Namun demikian, tambah Siswanto, Kabupaten Purbalingga merasakan dampak dari pandemi ini dalam sisi ekonomi. Dimana terjadi penurunan di sektor pariwasata hingga 62.09 persen sepanjang 2020 yaitu sebanyak 1.405.081 orang dari 3.706.984 orang pada 2019. Hal serupa juga terjadi di sektor usaha kecil-industri kecil, pertanian, usaha padat karya, kuliner, hingga sektor kesenian dan hiburan yang tidak memungkinkan adanya pementasan.  

Dalam Safari Diskusi Kampus yang dibuka  Rektor Universitas Jendral Soedirman, Suwarto, dan Dekan FISIP Universitas Jendral Soedirman, Jarot Santoso. Safari Diskusi Kampus adalah kegiatan rutin KPCPEN yang bekerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia agar menjadi sarana diskusi dan penyampaikan masukan serta pendapat dalam rangka menghadapi pandemi utamanya dalam penanganan kesehatan serta pemulihan ekonomi nasional.