Menuai Manfaat BPJS Kesehatan
Untuk penebusan obat-obatan pun cukup dengan membawa kartu BPJS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbaikan berkelanjutan pelayanan BPJS Kesehatan telah dirasakan peserta berbagai kelas. Salah satunya adalah Eni Winarti (31 tahun) yang sempat mengurus ayahnya yang sakit menggunakan BPJS Kesehatan.
Eni mengatakan sang ayah tidak mengalami masalah berarti ketika harus dirujuk dari rumah sakit di Jambi ke Jakarta untuk pengobatan rujukan. Fasilitas kesehatan pertama dan RS di Jambi memberi keleluasaan untuk memilih RS yang dibutuhkan, termasuk di luar pulau.
Ayahnya mengidap penyakit Psoriasis yang mengharuskannya mendapat perawatan intensif di ICU RS Gatot Subroto, Jakarta. "Sakit bapak cukup langka dan sempat dijadikan untuk penelitian anak-anak kedokteran juga," katanya saat berbincang dengan Republika, Selasa (9/2).
Semula, ayahnya ditempatkan di Kelas III sesuai kepesertaannya sejak 2016. Namun kemudian, kondisi mengharuskannya dipindah ke ICU. Pemindahan fasilitas bisa dilakukan dengan cepat. Untuk penebusan obat-obatan pun cukup dengan membawa kartu BPJS dan surat terkait rujukan.
Sementara itu, Peserta BPJS Kesehatan Kelas I, Farah Noersativa bercerita cukup sering menggunakan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan pertama untuk sakit-sakit musiman seperti batuk. Terakhir ia menggunakannya untuk perawatan akar gigi dan gigi bolong sebelum pandemi.
Farah mengatakan pelayanan BPJS Kesehatan di faskes pertamanya di Puskesmas Pejaten Barat I cukup bagus, memuaskan, dan tidak membeda-bedakan pasien. Mayoritas pasien di sana, menurutnya, menggunakan BPJS Kesehatan.
"Penanganan dan tindakan oleh dokter pun bagus, ramah, pengertian, karena saya harus enam kali bolak balik untuk perawatan gigi," kata Farah yang sudah jadi peserta BPJS sejak 2016.
Administrasi perawatan dirasa cukup memudahkan meski Puskesmas tetap meminta salinan fisik dari kartu. Padahal, ia merasa menunjukkan kartu elektroniknya di aplikasi BPJS Kesehatan bisa cukup mewakili.
Salinan fisik kartu biasanya digunakan jika pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Namun, menurutnya, akan lebih baik jika rekam medisnya juga bisa terintegrasi dan tercatat secara langsung melalui nomor kartu.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyampaikan bahwa peningkatan layanan terus dilakukan sehingga masyarakat mendapatkan manfaat optimal di fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan juga berupaya keras agar memenuhi hak faskes sehingga pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan bisa berlangsung dengan baik.
"Kontribusi JKN-KIS untuk Indonesia telah membawa efek berantai, mulai dari meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, hingga menggerakan perekonomian," katanya dalam Public Expose, Senin (8/2) kemarin.
Berdasarkan Hasil Penelitian LPEM FEB UI terkait kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2019, terjadi peningkatan peserta yang rawat jalan hingga 3,9 persen dan rawat inap 3,2 persen. BPJS Kesehatan juga meningkatkan angka harapan hidup (AHH) yang pada 2019 tercatat 2,1 tahun.
Dari sisi pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat untuk pengobatan, BPJS telah berhasil menurunkannya. Berdasarkan nilai porsi Out of Pocket (OOP) dalam total belanja kesehatan, nilainya turun dari 47 persen pada 2013 menjadi 31,9 persen pada 2018.
Hal tersebut membawa pengaruh pada mencegah kemiskinan, menciptakan lapangan kerja bagi 3,17 juta orang, output penciptaan lapangan kerja yang mencapai Rp 212 triliun, dan menggerakan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto per kapita naik jadi Rp 1,1 juta per tahun dari Rp 1 juta per tahun pada 2016.