BPBD Jabar Siapkan Relokasi Korban Longsor Sumedang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan tanah di lokasi di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang yang longsor pada Sabtu (9/1) bulan lalu tidak layak huni. Oleh karena itu, BPBD Jabar berencana merelokasi 131 kepala keluarga (KK) terdampak bencana ini.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, relokasi menjadi langkah terbaik saat ini. Oleh karena itu, pengosongan lahan akan segera dilakukan di lokasi longsor.

"Rumah-rumah di seluruh jajaran garis merah ini dan juga bagian bawah yang selanjutnya kita sebut zona 1 dan 2 ini seluruhnya sudah kami evakuasi ke tempat pengungsian," katanya dalam dalam Focus Group Discussion (FGD) BNPB secara virtual bertema bencana longsor Sumedang, Rabu (3/2).

Ia menambahkan, keputusan itu diambil karena selanjutnya daerah lokasi longsor itu akan dikosongkan. Ia menyebutkan sebanyak 41 KK ada di zona 1 dan 90 KK di zona 2. Kemudian, BPBD Jabar bersama pemerintah akan menyiapkan dua alternatif relokasi. Opsi pertama yakni warga dipindahkan ke lokasi tanah desa yang jaraknya cukup jauh dari lokasi longsoran.

"Sementara alternatif kedua yakni pembelian lahan perumahan dekat dengan lokasi longsor," ujarnya.

Menurutnya, langkah relokasi warga terdampak ini menjadi solusi paling masuk akal. Sebab tanah tidak perlu ada pembebasan lahan sehingga siap lebih cepat. Selain itu, lokasinya tidak begitu jauh sehingga dapat jadi nilai lebih bagi warga untuk mengikuti saran relokasi tersebut.

"Mungkin sudah bisa juga untuk memulai proses pembangunannya, lalu fasilitas umum sudah dibangun, misalnya jalan air listrik," ujarnya.

Ia menambahkan, total kebutuhan pendanaan penanganan bencana ini yaitu sebesar Rp 158,16 miliar. Ia memperinci kebutuhannya untuk permukiman Rp 79,93 miliar, kemudian infrastruktur Rp 53,19 miliar, kemudian ekonomi produktif Rp 8,55 miliar, kemudian sosial Rp 2,93 miliar, dan Rp 13,556 miliar.