Saran KPK: Vaksin Mandiri Tunggu Vaksinasi Gratis Rampung

Program vaksin mandiri tidak boleh mengganggu pelaksanaan vaksinasi gratis.

ANTARA/Nova Wahyudi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Rep: Dian Fath Risalah, Dessy Suciati Saputri Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan kepada pemerintah untuk menunda program vaksinasi mandiri hingga selesainya program vaksinasi gratis. Hal ini penting agar vaksinasi mandiri tidak mengganggu program vaksinasi gratis yang saat ini sedang berjalan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui vaksinasi mandiri penting untuk mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kolektif dalam memutus penyebaran virus corona atau Covid-19. Namun, vaksinasi mandiri seharusnya menjadi pelengkap dari program vaksinasi gratis, sehingga pelaksanaannya tidak boleh mengganggu vaksinasi gratis.

"KPK telah menyarankan bahwa, untuk sementara waktu supaya agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer, sedangkan yang gratis yang terprioritaskan. Jadi vaksin mandiri tetap diperlukan tapi timing-nya supaya tidak menggangu, timing-nya setelah vaksinasi yang gratis ini. Ini yang KPK sarankan," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2).

KPK sebelumnya telah menggelar audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Bio Farma, Honesti Basyir untuk membahas pengadaan vaksin. Dalam pertemuan itu, Ghufron mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk menetapkan kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi, seperti tenaga kesehatan. Hal ini penting agar program vaksinasi dapat berjalan efektif.

"KPK telah memberikan saran bagaimana penentuan subjek dan person-person prioritas orang tersebut, mengenai pendaftaran. Jadi publik pun tahu yang terdaftar bisa mengakses, ini pengawalan agar pengadaan vaksis efektif," kata Ghufron.

KPK bersama-sama kementerian dan lembaga terkait seperti BPKP, LKPP dan instansi lainnya terus mengawal dan memberikan masukan terkait kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam pengadaan dan pendistribusian vaksin, termasuk alat kesehatan pendukung vaksinasi.

Indonesia mengimpor vaksin Covid-19 dari berbagai produsen vaksin dunia. - (Tim Infografis Republika.co.id)

Pada Selasa (2/2), Indonesia kembali kedatangan vaksin Covid-19 tahap keempat dari Sinovac. Berdasarkan pantauan yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Cina ini tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, sekitar pukul 10:15 WIB.

Pada pengiriman tahap keempat, Indonesia menerima 10 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 dan 1 juta dosis overfill dari Sinovac. “Hari ini ada 10 juta bahan baku vaksin ditambah 1 juta overfill dari Sinovac yang sebagai salah satu wujud langkah konkret pemerintah hadir dalam rangka memastikan, mengendalikan kesehatan masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi saat memberikan keterangan pers.

Hingga hari ini, total vaksin yang telah ada di Indonesia yakni sebanyak 28 juta dosis baik dalam bentuk vaksin jadi dan bahan baku vaksin. Pada pengiriman pertama di 6 Desember 2020, Indonesia menerima 1,2 juta dosis vaksin jadi dan di tahap pengiriman kedua menerima 1,8 juta dosis.

Sedangkan pengiriman di tahap ketiga berbeda dari pengiriman sebelumnya. Indonesia mendatangkan 15 juta dosis vaksin bulk atau bahan baku yang siap diolah menjadi vaksin oleh PT Bio Farma.

Vaksin dalam bentuk jadi tersebut telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia untuk program vaksinasi yang saat ini tengah berjalan. Pada tahap pertama, vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan dan selanjutnya diberikan kepada petugas publik dan juga masyarakat secara bertahap.

 
Berita Terpopuler