Ridwan Kamil Tegaskan tak akan Buat Kebijakan Lockdown

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan, tidak akan mengambil kebijakan lockdown. Namun, dia menyoroti sistem pelaporan kasus yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat.

Ridwan Kamil mengatakan, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat indikator penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat, membaik. Salah satunya adalah tingkat ketersisian rumah sakit  ada di angka 69 persen setelah sempat berada di angka 80 persen.

“(Kasus harian) yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun, artinya apa? Artinya, kasus yang disebut meningkat (oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Barat) itu banyak sekali kasus lama,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Mapolda Jabar, Selasa (2/2). 

Menurut Emil, dilaporkan kasus (Covid-19) harian di Jabar naik tapi rumah sakit menurun, jadi tak nyambung. "Minggu lalu, 3.300 kasus heboh, padahal 1.900-nya kasus lama ya yang kasus barunya 1.200, nah ini mohon jangan menilai PPKM hanya dari kasus aktif, itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat,” paparnya.

Untuk ukuran kinerja PPKM, Emil mengakui ada yang masih belum efektif atau perlu dievaluasi dari sisi indeks mobilitas. Sedangkan dari sisi kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan terjadi peningkatan signifikan.

Dari data yang disampaikan, kata dia, pada Januari kepatuhan warga secara kumulatif memakai masker ada di angka 50 persen, sekarang sudah 83 persen. Kemudian, kepatuhan jaga jarak awal Januari tersurvei 47 atau 48 persen, sekarang sudah 81 persen. 

Petugas di lapangan, kata dia, total sudah menegur 9,7 juta warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat publik selama PPKM.

“Yang paling disiplin masker sekarang ini adalah Kota Cimahi, dan paling tidak disiplin adalah Kabupaten Bekasi. Yang jaga jarak juaranya adalah kabupaten Bandung juga di atas 90 persen, yang paling tidak bisa jaga jarak juga kabupaten Bekasi,” paparnya.

Melihat data tersebut, Emil menyatakan bahwa sejauh ini tidak pernah berpikir untuk membuat kebijakan karantina yang sifatnya seperti lockdown. Ia pun kembali menyoroti input data harian aktif yang menjadi acuan, namun tidak akurat.

“Iya, kalau PPKM membaik kenapa harus ngambil situasi terburuk gitu ya, makanya supaya omongan saya ini jelas, nanti saya share data yang diumumkan ketemu dengan data lab. Dan pemerintah janji keterlambatan data ini mestinya tidak terjadi lagi," katanya.

Menurut Emil, ada belasan ribu data yang sudah dilaporkan kepada pemerintah pusat, namun belum dirilis. Emil mengaku tidak mengetahui pertimbangan mengapa ada penundaan pengumuman.

“Data (kasus Covid-19) naik turun tapi yang belum diumumkan di atas 10 ribu, kalau 20 ribu saya kira tidak, nanti datanya lebih detail, jadi di belasan ribu lah. Itu mau diumumkan sekaligus dan bikin kaget, saya gak ngerti juga karena kewenangan bukan di kami,” kata Emil.