PBB Kecam Perebutan Kekuasaan oleh Militer Myanmar
PBB menyerukan pembebasan para pemimpin terpilih.
IHRAM.CO.ID, NAYPYITAW -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memimpin kecaman terhadap militer Myanmar yang merebut kekuasaan, Senin (1/2). PBB menyerukan pembebasan para pemimpin terpilih, termasuk Aung San Suu Kyi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan perkembangan tersebut merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi. Dia mendesak semua pemimpin untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati hak asasi manusia.
Amerika Serikat, Australia, dan Singapura menyatakan keprihatinan besar atas pernyataan keadaan darurat militer dan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap pemimpin Myanmar, menurut militer, sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu.
"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam sebuah pernyataan merujuk nama lama Myanmar.
Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberitahu tentang penahanan tersebut. "Amerika Serikat menentang setiap upaya mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, mengimbau militer menghormati supremasi hukum. "Menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya" ujarnya.
Kementerian Luar Negeri Singapura mendesak semua pihak menahan diri dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai. Komentar serupa pun telah digaungkan oleh Malaysia dan Indonesia.
Tapi, sesama anggota kelompok regional lainnya, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), lebih banyak mengambil pendekatan lepas tangan. "Ini urusan internal mereka," kata Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan kepada wartawan ketika ditanya tentang kudeta di tetangga utara negara itu.
Kamboja dan Filipina pun membuat komentar serupa. Kudeta itu terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer setelah pemilu 8 November. Pemilihan tersebut menempatkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi menang telak.
Tentara setelah melakukan penahanan, menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing pada Senin. Militer pun memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.