Joe Biden Dukung Solusi Dua Negara Israel-Palestina
AS bakal mengucurkan kembali bantuan finansial untuk Palestina.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan mendukung solusi dua negara Israel-Palestina. Solusi harus memungkinkan Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan di samping negara Palestina yang layak.
"Presiden berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Aljazirah.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mengatakan pemerintahan Biden akan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik dengan Palestina yang sebelumnya ditutup pemerintahan mantan presiden Donald Trump. Namun AS pun bakal mendesak negara-negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel. Ini akan melibatkan pembaruan hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," kata Mills.
Selain memulihkan hubungan, pemerintahan Biden pun bakal mengucurkan kembali bantuan finansial untuk Palestina. “Presiden Biden telah menjelaskan bahwa dia bermaksud memulihkan program bantuan AS yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, serta mengambil langkah membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan AS terakhir,” ucap Mills.
Baca juga : Muslim AS Syukuri Pencabutan Travel Ban oleh Joe Biden
Selama masa pemerintahan Trump, peluang Palestina untuk dapat menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya kian tergerus. "Malapetaka" dimulai pada Desember 2017, yakni ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Keputusan itu tak hanya dikutuk Palestina, tapi juga negara-negara Arab dan Muslim. Alih-alih mendengar protes serta kecaman, pemerintahan Trump justru melanjutkan kebijakannya dengan memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.
Sebelum 2018 berakhir, pemerintahan Trump memutuskan menghentikan pendanaan rutin untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Keputusan itu seketika menyebabkan UNRWA dilanda krisis keuangan. AS merupakan penyandang dana terbesar UNRWA dengan kontribusi rata-rata 300 juta dolar AS per tahun.
Tak berhenti di sana, pemerintahan Trump pun menghentikan bantuan United States Agency for International Development (USAID) untuk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Langkah-langkah itu dipandang secara luas sebagai cara untuk menekan kepemimpinan agar bersedia terlibat dalam pembicaraan damai dengan Israel.
Setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina memang mundur dari perundingan damai yang dimediasi Washington. AS dianggap sudah tidak lagi menjadi mediator yang netral karena memihak pada kepentingan politik Israel.