Soal Usulan Lockdown Tiap Akhir Pekan, Ini Kata Satgas Covid
Satgas mengapresiasi usulan legislator agar lockdown diterapkan tiap akhir pekan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Penangangan Covid-19 Wiku Adisasmito mengapresiasi usulan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait diadakannya lockdown pada akhir pekan. Namun, hal tersebut belum bisa dipastikan akan menjadi kebijakan di tengah pandemi seperti ini.
"Saya apresiasi usulannya. Namun, kebijakan penanganan pandemi bisa ditetapkan setelah melalui banyak pertimbangan dari kementerian/lembaga terkait," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (25/1).
Sebelumnya, diketahui, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pemerintah menerapkan lockdown akhir pekan sebagaimana yang sudah diterapkan Turki. Penerapannya, masyarakat tidak boleh keluyuran mulai Jumat malam pukul 21.00 hingga Senin pukul 05.00.
"Itu kan orang selama dua hari tiga malam itu enggak ada penyebaran virus kan sebenarnya. Semua orang di rumah. Bisa enggak dicarikan alternatif seperti itu misalnya itu namanya lockdown akhir pekan," kata Saleh kepada Republika.co.id, Ahad (24/1).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut meyakini, usulannya tersebut mampu mengurangi penularan virus lantaran tidak ada aktivitas masyarakat di akhir pekan. Menurutnya, lockdown akhir pekan tersebut perlu dicoba lantaran pemerintah tidak sanggup menerapkan lockdown total.
"Lockdown total itu misalnya tiga bulan enggak boleh keluar semua. Lebih bagus lockdown akhir pekan aja," ujarnya.
Sebelumnya, epidemiolog dari Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Defriman Djafri mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan. Ini karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
"Perlu kita evaluasi. Kalau jumlah kasus naik itu jelas dan kalau turun maka pastikan pembatasan yang akan dilakukan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Ahad.
Ia mengatakan, pada dasarnya pembatasan pergerakan masyarakat seharusnya berimbas pada penurunan jumlah kasus Covid-19. Namun, kebijakan PPKM Jawa dan Bali 11 hingga 25 Januari belum menunjukkan hasil yang diharapkan.