China Berencana Perketat Aturan Pembayaran Daring

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING --  Pemerintah China mengusulkan langkah-langkah untuk membatasi para pemain di pasar pembayaran daring. Kebijakan ini berpotensi memberikan pukulan lain bagi raksasa teknologi keuangan Ant Group Co dan saingan terbesarnya Tencent Holdings Ltd.

Seperti dilansir dari laman Bloomberg, Kamis (21/1), Bank sentral mengatakan, setiap perusahaan pembayaran non-bank melakukan transaksi online atau dua entitas dengan gabungan dua per tiga saham dapat dikenakan penyelidikan antitrust.

Jika monopoli terkonfirmasi, bank sentral dapat menyarankan kabinet memberlakukan tindakan pembatasan termasuk memecah entitas berdasarkan jenis bisnisnya. 

Perusahaan yang sudah memiliki izin pembayaran akan memiliki masa tenggang satu tahun untuk mematuhi aturan baru. Aturan tersebut untuk mengekang praktik monopoli dalam industri pembayaran online.

Di China, Ant dan Tencent telah mengubah cara konsumen berbelanja melalui aplikasi seluler mereka yang digunakan oleh satu miliar orang gabungan.

Regulator juga berjanji akan mengawasi perusahaan secara komprehensif dan transaksinya dengan pihak terafiliasi. Hal ini akan meningkatkan pengawasan terhadap setiap perubahan pada pemegang saham atau penerima manfaat di perusahaan pembayaran.

“Ini menunjukkan, tidak ada kelonggaran dalam pengetatan regulasi pada bisnis fintech yang luas. Aturan mengisi kekosongan dalam mendefinisikan monopoli pasar industri pembayaran China,” ujar Seorang peneliti di Zhongguancun Internet Finance Institute Dong Ximiao.

Saham Alibaba Group Holding Ltd, pemegang saham Ant Group, turun 2,1 persen di bursa Hong Kong pada 9:32 pagi setelah rally 8,5 persen dan Tencent naik 2,9 persen pada perdagangan saham kemarin Rabu (20/1).

Regulator mengejutkan pasar pada November dengan menangguhkan rekor penawaran umum perdana Ant milik miliarder Jack Ma. Ant telah diperintahkan untuk merombak bisnisnya dan penyelidikan antitrust diluncurkan ke afiliasi Alibaba Group Holding Ltd.