Target Setoran Dividen BUMN yang Realistis

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Muhammad Nursyamsi, Antara

Penurunan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara pada tahun lalu dipandang sebagai hal yang wajar lantaran adanya pandemi. Bahkan di tahun 2021 setoran dividen BUMN juga diperkirakan masih belum akan bisa optimal.

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai pandemi telah memukul semua lini secara ekonomi. Tak ketinggalan BUMN. "Setoran dividen turun di 2020 wajar saja, seluruh dunia usaha, bukan saja BUMN, terdampak hebat akibat pandemi," ujar Toto saat dihubungi Republika, Rabu (20/1).

Menurut Toto, yang terpenting bagi BUMN saat ini ialah dapat bertahan dan melanjutkan bisnis pada 2021. Toto berharap pemerintah tidak terlalu bersikeras meminta dividen BUMN di tengah kondisi saat ini. "Mereka (BUMN) juga butuh internal financing buat modal kerja 2021 setelah terpukul cukup hebat di 2020," lanjut Toto.

Mengenai penurunan alokasi anggaran Kementerian BUMN pada 2021 dibandingkan tahun lalu, Toto menilai hal tersebut lumrah mengingat kondisi kas negara yang fokus pada penanganan Covid-19.

Toto meyakini Kementerian BUMN tetap mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal dengan alokasi anggaran yang ada. "Poin pentingnya bagaimana dengan anggaran terbatas kinerja Kementerian BUMN bisa lebih baik," kata Toto.

Toto memerinci sejumlah indikator kinerja yang baik seperti keberhasilan program restrukturisasi yang mendorong BUMN tertentu masuk dalam kategori sehat, lebih banyak BUMN yang bisa go international sehingga bisa menjadi bagian dari korporasi global, serta peningkatan talenta berkualitas agar mampu bersaing dengan pemain regional atau global.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan pandemi membuat 90 persen BUMN terdampak. Berbagai cara pun dilakukan BUMN dalam meminimalisir dampak pandemi, mulai dari mengurangi belanja modal seperti yang dilakukan PLN hingga 25 persen, restrukturisasi utang, hingga meningkatkan kinerja pada bisnis inti perusahaan.

Kata Erick, dampak pandemi juga membuat dividen BUMN kepada negara akan berkurang. "Hari ini kita hanya memberanikan diri kalau tahun ini bisa 50 persen, tahun depan 75 persen, ini yang kita coba," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Pemerintah sendiri memutuskan tidak memaksa BUMN menyetorkan dividen sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menurunkan target setoran deviden BUMN menjadi Rp 26,1 triliun pada 2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan pada 2021 pendapatan pemerintah dari dividen BUMN akan tak semoncer tahun tahun sebelumnya. Jika di 2020 BUMN bisa menyetor deviden sampai Rp 56 triliun tahun depan tak akan sebanyak itu.

Sri Mulyani merinci pada 2019 bahkan setoran dividen dari BUMN bisa mencapai Rp 89 triliun. "Penerimaan negara dari sisi dividen BUMN memang agak turun dalam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setoran tahun depan (2021) adalah yang paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

Karena penurunan dividen ini, maka Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2021 akan stagnan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan bisa turun sampai di bawah 0 persen. "PNBP kita akan stagnan tahun depan melihat proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Pertumbuhan diproyeksikan akan stagnan di bawah 0,2 persen," ujar Sri Mulyani.

BUMN memang bertugas sebagai agen pembangunan yang menjadi pilar ekonomi nasional. Saat ini, BUMN berjumlah 107 perusahaan yang bergerak pada 12 sektor yaitu industri energi, minyak dan gas, industri mineral dan batubara, jasa asuransi dan dana pensiun, perkebunan dan kehutanan, jasa telekomunikasi dan media. Selanjutnya, industri pangan dan pupuk, jasa pariwisata dan pendukung, industri kesehatan, industri manufaktur, jasa infrastruktur, jasa logistik dan jasa keuangan.

Sejak awal menjabat Menteri BUMN, Erick langsung menargetkan kinerja BUMN naik dua kali lipat pada 2024, terutama laba yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 300 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Erick menyiapkan lima prioritas Kementerian BUMN, yakni nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.

Namun pandemi terjadi, akibatnya hampir 90 persen perusahaan BUMN kinerjanya turut terdampak. Erick pun memaklumi jika di 2021, pagu anggaran Kementerian BUMN harus turun.

Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini. "Sepertinya di kisaran angka Rp 228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp 40 miliar," ucap Erick.

Erick memaklumi penurunan pagu anggaran lantaran kondisi keuangan negara yang dalam tekanan akibat pandemi. Erick menjelaskan alokasi anggaran 2021 nantinya akan fokus pada sejumlah hal, salah satunya ialah pembinaan dan pengawasan BUMN. Erick ingin mendorong peningkatan profesionalitas perusahaan BUMN dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

"Kita dituntut dengan Covid-19 ini banyak sekali percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di digital tapi juga market, market berubah total karena itu bagaimana kita tingkatkan akuntabilitas kinerja organisasi menjadi sangat penting," lanjut Erick.

Poin kedua, Erick ingin mewujudkan kemandirian BUMN yang berdaya saing. Erick tengah mempersiapkan sejumlah program bagi BUMN, salah satunya restrukturisasi utang BUMN. Erick mengambil contoh BUMN transportasi dan karya yang harus melakukan restrukturisasi utang dalam menjaga arus kas perusahaan.

Erick ingin BUMN dapat mengikuti keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan Krakatau Steal. Erick mengatakan ada sejumlah BUMN yang memiliki utang cukup besar seperti utang PTPN sebesar Rp 40 triliun, utang BUMN karya serta BUMN pariwisata. "Ini realita yang harus kita lakukan," sambung Erick.

Sepanjang 2020, realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai Rp 260,13 miliar atau 97,74 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 266,29 miliar. Penyerapan anggraan ini meliputi belanja pegawai yang terserap 99,42 persen, belajar modal yang terserap sebesar 99,57 persen, dan belanja barang terserap 94,92 persen.

Penyerapan anggaran pada 2020 yang sebesar Rp 260,13 miliar atau 97,74 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 266,29 miliar merupakan capaian terbaik dibandingkan periode sebelumnya. Saat Kementerian BUMN berada di bawah komando Rini Soemarno, serapan anggaran hanya mencapai 92 persen. Sementara realisasi anggaran pada 2019 saat Erick menjabat sejak Oktober 2019 tercatat sebesar 97,2 persen.