Tahun Ini Pemerintah Terbitkan SBSN Rp 27,58 Triliun

Dana hasil penerbitan SBSN akan digunakan untuk membiayai 870 proyek di tahun ini

Tim Infografis Republika.co.id
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.
Rep: Adinda Pryanka Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 27,58 triliun untuk pembiayaan 870 proyek sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut naik 18,4 persen dibandingkan pagu penyesuaian SBSN proyek tahun lalu yang sebesar Rp 23,29 triliun.

Baca Juga

Sebagai informasi, pada 2019, pemerintah menetapkan pagu pembiayaan SBSN proyek tahun anggaran 2020 mencapai Rp 32,48 triliun. Tapi, seiring dengan tekanan ekonomi akibat pandemi yang mengharuskan refocussing anggaran, pemerintah memutuskan menurunkan pagu menjadi Rp 23,29 triliun.

Jumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) yang memanfaatkan SBSN proyek pun bertambah. Pada tahun lalu, hanya delapan K/L yang ikut serta seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.

Sebanyak empat K/L baru mengikuti pemanfaatan SBSN proyek tahun ini. Mereka adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, seluruh KL yang memanfaatkan SBSN proyek dapat memperhatikan aspek kehati-hatian. Sebab, proyek yang mereka bangun memiliki sumber pendanaan dari surat utang syariah yang perlu dikelola secara baik.

 

 

"Oleh karena itu, yang paling penting adalah kinerja dan kualitas dari proyeknya harus baik karena dia dibiayai instrumen yang mengandung elemen syariah. Tentu kita punya kewajiban moral lebih untuk menjaganya," ucap Sri dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual pada Rabu (20/1).

Pada penerbitan SBSN proyek tahun ini, alokasi terbesar ditujukan untuk sektor transportasi. Besarannya mencapai Rp 16,21 triliun atau 59 persen dari pagu. Alokasi ini dikarenakan adanya penugasan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk penguatan konektivitas serta dukungan logistik pada 2021.

SBSN juga akan dialokasikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun ini. Mereka adalah pembangunan Bandara APT Pranoto dan Jembatan Balang yang terkait dengan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, pembangunan jembatan udara Papua, proyek Double Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang, Double Track Kereta Api selatan Jawa.

Terakhir, pengembangan Science Techno Park (STP) di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sri menyebutkan, SBSN proyek merupakan instrumen pembiayaan kreatif yang dibutuhkan untuk memenuhi tingginya kebutuhan biaya pembangunan. Khususnya di saat APBN mengalami tekanan penerimaan negara akibat pandemi Covid-19.

"SBSN adalah sebuah instrumen pembiayaan. Dalam suasana pandemi, pembiayaan semakin butuh diversifikasi karena APBN dalam suasana tekanan cukup berat," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

 

 
Berita Terpopuler