Hari Pertama Jabat, Biden Mau Tarik Banyak Kebijakan Trump

Kebijakan Biden dari mulai kesepakatan iklim hingga soal imigran Muslim.

AP/Matt Slocum
Presiden AS terpilih, Joe Biden
Rep: Fergi Nadira Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden (78 tahun) akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif dalam beberapa hari pertamanya menjabat. Biden mencoba mengembalikan kecacatan yang dilakukan di dalam dan luar negeri oleh presiden sebelumnya, Donald Trump.

Langkah pertama yang akan dilakukan Biden adalah mengirim dokumen imigrasi, melancarkan paket stimulus, hingga bantuan Covid-19 ke Kongres yang baru dikendalikan Partai Demokrat. Pada Jumat pekan lalu, Biden mengatakan, akan memulai pengiriman vaksin untuk Covid-19, yang terperosok dalam kekacauan di bawah kendali Trump.

Biden juga berencana mengembalikan AS ke kesepakatan iklim Paris, dan kesepakatan nuklir Iran. Selain itu, Biden akan membatalkan larangan perjalanan terhadap beberapa negara mayoritas Muslim yang dicanangkan Trump.

Di sisi lain, Biden akan memperpanjang jeda pembayaran peminjaman siswa dan tindakan yang dimaksudkan untuk membatasi penggusuran dan penyitaan di bawah pandemi. Dia juga akan menerapkan mandat penggunaan masker di area properti federal.

Kepala staf Joe Biden, Ron Klain mengatakan presiden baru AS akan menandatangani belasan perintah eksekutif untuk mengubah kebijakan Donald Trump yang dia kritik selama kampanye pemilu AS. "Tindakan ini akan mengubah arah Covid-19, memerangi perubahan iklim, mempromosikan kesetaraan rasial dan mendukung komunitas lain yang kurang terlayani, dan membangun kembali ekonomi kita di cara yang memperkuat tulang punggung negara ini: pekerja laki-laki dan perempuan yang membangun bangsa kita," ujar Klain dalam sebuah memo untuk para wartawan, dikutip laman Guardian, Selasa (19/1).

Baca Juga

Namun demikian, memo itu tidak menyebutkan bahwa AS akan bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebelumnya disebut sebagai prioritas. Klain mengatakan perintah selanjutnya akan membahas kesetaraan dan mendukung komunitas kulit berwarna dan membahas reformasi peradilan pidana, akses ke perawatan kesehatan dan prioritas lainnya.

Trump meninggalkan jabatannya dengan didakwa pasal pemakzulan dua kali. Selain itu, dia meninggalkan Gedung Putih ketika pandemi virus Corona tidak terkendali, data statistik dari John Hopkins University mencatat jumlah kematian mendekati 400 ribu jiwa, beban kasus mendekati 24 juta orang, hingga ada hampir 3.300 kematian pada Sabtu (16/1) saja.

Kepergian Trump dari jabatan presiden Trump mewarisi perekonomian yang tengah mengalami krisis, hingga pengangguran meningkat tajam.

Penulis biografi Roosevelt dan Lincoln Doris Kearns Goodwin mengatakan kepada Washington Post bahwa tantangan Biden sangat besar. "Sejarah telah menunjukkan ketika Anda mengalami krisis seperti ini," katanya.

"Ini adalah kesempatan bagi para pemimpin untuk memobilisasi sumber daya pemerintah federal. Semua presiden yang kita ingat, mereka menghadapi krisis. Ketika Anda diberi kesempatan itu, pertanyaannya adalah: apakah Anda cocok untuk saat itu?."

 
Berita Terpopuler