Ini Pandangan Muhammadiyah Soal Kematian Enam Laskar FPI
Pembunuhan 4 laskar FPI seharusnya tak sekadar pelanggaran HAM biasa, tapi HAM berat.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Muhammadiyah mengeluarkan pandangan atas kematian enam laskar FPI. Terutama, usai mempelajari dan mendengarkan segala sesuatu yang telah disampaikan dalam keterangan pers hasil penyelidikan Komisioner Komnas HAM.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Dr Yono Reksoprodjo mengatakan, pertama, Muhammadiyah mendukung temuan Komnas HAM yang menyatakan meninggalnya enam laskar FPI terjadi dalam dua peristiwa berbeda.
Ada meninggalnya dua laskar FPI akibat peristiwa saling serempet antarmobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI di sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek.
Lalu, empat orang meninggal merupakan akibat penguasaan petugas resmi negara yang terjadi di KM 50 Tol Cikampek dan ini disebut Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM dan mengindikasikan telah terjadinya unlawful killing.
Kedua, mendukung empat rekomendasi Komnas HAM dilanjut ke ranah penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna. Karenanya, pembunuhan empat laskar FPI seharusnya tidak sekadar pelanggaran HAM biasa, tapi HAM berat.
Tiga, Muhammadiyah mendesak Komnas HAM mengungkapkan fakta-fakta kasus secara lebih mendalam, investigatif, dan tegas. Sebab, tugas penyelidikan yang telah berjalan terkesan tidak tuntas, termasuk mengungkapkan aktor intelektualnya.
"Empat, meminta Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mendukung poin tiga di atas serta memberikan perintah secara tegas ke pihak berwenang mengungkap aktor intelektual di balik penembakan tersebut," kata Yono, Senin (18/1).
Lima, mendukung Presiden Jokowi menuntaskan janji-janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang selalu berakhir tidak tuntas. Seperti kasus pembunuhan aktivis Munir, Siyono, dan aktivis lingkungan hidup oleh perusahaan tambang.
Enam, mengajak masyarakat terus mengingatkan pemerintah jangan jadikan abai kebiasaan. Sehingga, pendiaman kasus-kasus yang seharusnya dapat diusahakan keadilan hukumnya tidak tuntas dan menambah daftar ketidakseriusan dalam penegakan HAM yang sama dengan pemerintah sebelum-sebelumnya.
"Presiden perlu diingatkan lagi agar jangan sampai kasus tewasnya empat orang Laskar FPI sebagai pelanggaran HAM kemudian menjadi utang masa lampau baru di bawah pemerintahan sekarang," ujar Yono.