Pemerintahan Biden akan Cabut Pembatasan Visa Negara Muslim
Pemerintahan Biden akan membatalkan kebijakan yang merugikan Muslim.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, telah berencana, pada jam-jam pertamanya setelah resmi dilantik sebagai presiden ia mengambil tindakan eksekutif membatalkan beberapa keputusan kontroversial yang dibuat Donald Trump.
Kepala Staf Presiden menyebut Joe Biden juga akan mengambil keputusan penting terkait pandemi Covid-19 yang terus 'mengamuk'.
Upacara pembukaan salvo akan menandai aksi eksekutif Biden selama 10 hari ke depan. Biden disebut berupaya untuk bertindak cepat guna mengarahkan kembali negara itu setelah lengsernya Presiden Donald Trump, tanpa menunggu hasil Kongres.
Setelah pelantikannya, Biden akan mengakhiri pembatasan imigrasi ke Amerika Serikat, termasuk untuk beberapa negara mayoritas Muslim. Biden juga memutuskan untuk bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris dan mengamanatkan penggunaan masker di lingkungan pemerintahan maupun selama perjalanan antarnegara.
Dilansir di Times of Israel, Ahad (17/1), Kepala Staf Pemerintahan, Ron Klain, menyebut hal-hal di atas merupakan beberapa di antara sekitar selusin tindakan yang akan dilakukan Biden pada hari pertamanya di Gedung Putih.
Tindakan lainnya yang akan dilakukan Biden adalah memperpanjang jeda pembayaran pinjaman siswa. Selanjutnya, dia akan mengambil tindakan untuk mencegah penggusuran dan penyitaan bagi warga yang berjuang selama pandemi.
"Tindakan eksekutif ini akan memberikan bantuan kepada jutaan orang Amerika Serikat yang berjuang dalam menghadapi krisis ini. Presiden terpilih Biden akan mengambil tindakan, tidak hanya membalikkan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump, tetapi juga mulai memajukan negara kita," kata Klain.
Klain juga menyebut, untuk mencapai tujuan yang telah dibuat, Biden membutuhkan tindakan dari Kongres. Termasuk di dalamnya tagihan bantuan virus senilai 1,9 triliun dolar Amerika Serikat, yang dia uraikan beberapa waktu lalu.
Biden juga disebut akan mengusulkan RUU reformasi imigrasi yang komprehensif kepada anggota parlemen pada hari pertamanya menjabat.
Biden akan menandatangani perintah terkait wabah Covid-19, yang bertujuan untuk membuka kembali sekolah dan bisnis, serta memperluas pengujian virus. Keesokan harinya, dia akan melihat proses penyerahan bantuan ekonomi kepada mereka yang menderita akibat pandemi.
Pada pekan berikutnya, Biden akan mengambil tindakan tambahan terkait reformasi peradilan pidana, perubahan iklim, dan imigrasi. Dia juga akan memberikan arahan untuk mempercepat penyatuan kembali keluarga yang terpisah di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, yang terjadi di bawah kebijakan Trump.
Presiden yang akan datang biasanya akan bergerak cepat untuk menandatangani serangkaian tindakan eksekutif saat mereka menjabat. Trump disebut melakukan hal yang sama, tetapi banyak perintahnya ditentang dan bahkan ditolak pengadilan. Klain lantas menegaskan Biden tidak boleh mengalami masalah serupa.