Produksi Udang Harus Dibarengi Pengelolaan Terpadu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berniat menjadi produsen udang terbesar di dunia. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengatakan hal itu bisa saja dilakukan dengan pengembangan pengelolaan budidaya udang secara terpadu.

Saat ini, produksi udang di Indonesia baru didominasi beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Lampung yang nilai produksinya masih jauh tertinggal dari negara lain. Capaian produksi udang tertinggi Indonesia pun baru mencapai 919.959 ton pada 2017. Kendati begitu, Johan menilai rencana melakukan pembukaan tambak udang seluas 200 ribu hektare masih sangat logis mengingat potensi sumberdaya akuakultur Indonesia sangat besar dengan total luas lahan indikatif mencapai 17,2 juta hektare.

"Jadi jika didukung dengan program dan anggaran yang jelas maka target tersebut realistis," ujar pria asal Sumbawa, NTB, tersebut saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (14/1).

Menurut Johan, KKP harus melakukan sejumlah persiapan dalam merealisasikan peningkatan produksi udang seperti meningkatkan daya dukung lingkungan dan sumberdaya udang, mempersiapkan pola pengembangan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir untuk melakukan budidaya udang, melakukan rehabilitasi mangrove dan ekosistem perairan, menyiapkan pengelolaan budidaya udang dan perikanan tangkap udang terpadu dengan sistem usaha berkelanjutan, serta memperkuat sektor pemasaran komoditas udang.

"Komoditas udang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan untuk dikembangkan KKP karena telah terbukti menghasilkan devisa negara yang besar," ucap Johan.

Berdasarkan penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB), kata Johan, potensi luas areal tambak udang di Indonesia mencapai 866.550 hektare di seluruh provinsi, namun selama ini masih dikelola secara tradisional. Johan mendorong KKP melakukan perbaikan konstruksi tambak, input teknologi, infrastruktur penunjang, modal usaha, dan keterampilan teknis terhadap petani tambak.

Direktur Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Suhana, menyebut target produksi udang hingga 16 juta ton tidak berdasarkan data kebutuhan udang internasional. Mengutip data International Trade Center pada 2021, Suhana menunjukan total serapan udang vaname di pasar internasional hanya sekitar 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton per tahun. 

"Terus hasil produksi 16 juta ton itu mau dipasarkan ke mana, jadi menurut kondisi pasar saat ini belum realistis," ucap Suhana.

Sebelumnya, kata Suhana, KKP sudah menetapkan target produksi udang nasional 2019 hingga 2024 sebesar 1,29 juta ton. Suhana menyampaikan estimasi produksi udang vaname pada 2024 sebesar 1,29 juta ton. Angka ini berasal dari kenaikan 250 persen produksi dibandingkan produksi pada 2019 yang sebanyak 527.397 ton.

"Jadi kalau 16 juta ton saya belum tahu metode perhitungan estimasinya," ujar Suhana.

Menurut Suhana, hal penting yang perlu dilakukan KKP adalah terus berupaya membina para nelayan dan pembudidaya ikan agar dapat menjaga mutu hasil tangkapannya sejak dari atas perahu atau tambak ikan atau udang. Hal ini dimaksudkan agar ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan memiliki harga yang tinggi dan meningkatkan daya serap produk ikan Indonesia di pasar internasional. 

"Ingat mutu produk perikanan sangat tergantung sejak penanganan ikan di atas perahu nelayan atau tambak pembudidaya ikan," ungkap Suhana.

Suhana menambahkan, berdasarkan hasil audit internasional terhadap produk perikanan Indonesia menunjukan jaminan mutu hulu-hilir produk perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan ikan masih dinyatakan belum bisa terhubung 100 persen. Suhana meminta KKP harus dapat menyambungkan jaminan mutu produk perikanan dari hulu sampai hilir. Ia menilai perikanan tangkap dan perikanan budidaya memiliki tanggung jawab dalam menjaga mutu melalui tata cara penanganan ikan di atas kapal atau perahu dan cara budidaya ikan yang baik.