Ada Korupsi, Dana Pengawasan Kemensos Terserap 100 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) tunai oleh mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari pada 2020 yang diusut KPK, memperlihatkan lemahnya pengawasan penyaluran bantuan di Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, dalam laporan Mensos Tri Rismahari dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1), realisasi serapan anggaran pengawasan terserap 100 persen.

Mensos Risma mengatakan, total anggaran khusus untuk Inspektorat Jendral (Irjen) Kemensos di 2020 sebesar Rp 32,5 miliar dan realisasinya adalah Rp 31,8 miliar dengan persentase realisasi 97 persen. Beberapa program Inspektorat khususnya dalam pengawasan bansos dan evaluasi pengadaan barang dan jasa realisasinya 100 persen.

"Saya ingin menyampaikan untuk Inspektorat, pertama evaluasi untuk pengawasan penyaluran Bansos dan penanganan Covid (realisasinya) 100 persen. Kemudian evaluasi pengadaan barang jasa (realisasinya) 100 persen dan audit dengan tujuan tertentu terkait mutasi jabatan (realisasinya) 100 persen," papar Risma.

Selain anggaran Inspektorat, Risma juga memaparkan realisasi anggaran di Sekretariat Jendral (Sekjen) Kemensos. Dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp 405 miliar dengan realisasi 96,68 persen. Dimana sebagian besar anggaran digunakan untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan reformasi birokrasi, dengan realisasi 96 persen.

Namun, pemaparan Risma ini mendapat sorotan dari Anggota DPR Komisi VIII. Bagaimana bisa realisasi anggaran untuk pengawasan bansos dan pengadaan barang dan jasa yang mencapai 100 persen, namun ternyata ditemukan kasus korupsi mantan Mensos Juliari termasuk dengan pengadaan barang dan jasa.

Sebagaimana yang disampaikan Anggota DPR Komisi VIII Maman Imanulhaq yang mengungkapkan, bagaimana sebenarnya evaluasi dan pengawasan di Kemensos. Maman menekankan, birokrasi di Kemensos seharusnya diperbaiki. 

Ia mengingatkan, pentingnya reformasi birokrasi di Kemensos, belajar dari kasus mantan Mensos Juliari dan mantan-mantan Mensos sebelumnya. "Persoalannya adalah birokrasi kita yang biasanya lelet dan lambat termasuk di kemensos yang perlu segera direformasi. Jadi tolong lihat ke dalam juga Bu Risma. Karena apa yang diusulkan dan akan dijalankan Bu Mensos ini semua bagus out of the box. Tapi, kalau birokrasinya bermasalah, maka sama saja," tegas Maman.